Ahok curiga ada permainan pengadaan bus, ini kata Dishub DKI
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kesal Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dan bus TransJakarta yang baru datang dari China sudah rusak. Ahok menduga ada permainan di balik pengadaan bus tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Udar Pristono angkat bicara soal bus yang rusak itu. Menurut Pristono, pengadaan bus itu sudah sesuai dengan prosedur.
"Dan proses ini adalah melalui proses lelang, terbuka, siapapun boleh ikut. Negara manapun tetap boleh ikut, ini kan tergantung siapa yang ikut siapa yang dapat siapa. Kebetulan ada yang merek China ini yang ikut, tapi ini semua mengikuti terbuka. Nggak ada yang halang-halangin untuk ikut lelang sesuai Perpres 70," kata Pristono di Balai Kota Jakarta, Senin (10/2).
Pristono juga mengeluarkan pembelaan yang beragam. Dia menegaskan bahwa BKTB yang sudah datang di Jakarta bukan merupakan barang bekas. Bahkan bus-bus tersebut sudah dibuat massal sudah sesuai pesanan karena memakai bahan bakar khusus, yakni BBG.
"Sekarang bus ini diproduksi hanya untuk bus yang deknya tinggi kan? Yang memerlukan dek tinggi kan hanya Jakarta dan Bogor. Cuma kalau Bogor deknya tinggi itu pakainya solar. Tapi kalau di Jakarta pakainya BBG. Jadi yang memerlukan bus ini jarang. Jadi dia membuat itu tergantung pesanan. Dibilang itu barang bekas, barang simpanan ya itu tidak mungkin, karena dia kan berdasarkan pesanan," ujarnya.
Pristono merasa tak senang jika masalah ini terkesan dibesar-besarkan. Apalagi jika hanya masalah teknis kerusakan AC atau kaca spion yang menurutnya sepele dan dapat dengan mudah untuk segera dibenahi.
"Terus hal-hal semacam ini, AC kendor, kaca spion rusak, itu kan bisa diganti. Tutup panel kendor, kok itu jadi masalah, kendor doang kan bisa dikencengin. Jadi jangan terlalu berlebihan lah," imbuh Pristono.
Sebelumnya, Ahok menduga ada pegawai Dinas Perhubungan yang bermain dalam pengadaan bus Transjakarta ataupun sedang. Namun dirinya belum mengetahui siapa yang melakukannya. Sebab tidak ada yang mau membeli barang jika kondisinya tidak prima.
"Karena secara logika kalau kamu beli barang, kamu harus periksa. Karena kalau beli motor atau beli mobil baru saja, tidak ada yang mau beli yang karatan," kata Ahok.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDishub DKI Buka Suara Terkait Stiker Heru Budi di Halte TransJakarta
Stiker bergambar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terpasang di halte-halte TransJakarta, seperti Bundaran Hotel Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mengapa Jumlah Pendatang di DKI Jakarta Turun Padahal Transportasi Publik Sudah Bagus, Begini Analisisnya
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin memprediksi jumlah pendatang tahun ini akan turun
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Anjurkan Mudik Lebih Awal, Menhub Sebut Tiket H-10 Hingga H-5 Masih Tersedia
Budi menerangkan puncak arus mudik terjadi pada H-4 dan H-3 lebaran.
Baca SelengkapnyaTerungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo
Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya
Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Dishub Banyak Bus dari Sumatera ke Jakarta Telat Sampai Belasan Jam
Saat ini Dishub DKI sedang berupaya berkoordinasi dengan para PO Bus untuk memantau lokasi bus yang akan menuju Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya