Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), telah mengganti Direktur Utama PDAM Jaya Sri Widayanto Kaderi, Senin (29/6) kemarin. Hal ini dilakukan karena kinerja Dirut PDAM tersebut dianggap buruk.

"Kita butuh orang yang ngerti keuangan. Karena kalau PDAM disubsidi terus, ya nombok," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/6).

Ahok menilai Sri Widayanto tak becus dalam menghitung untung dan rugi perusahaan, karena setelah berkali-kali diingatkan untuk membedakan pola penjualan air kepada masyarakat menengah ke atas dan ke bawah, hal itu sama sekali tidak dijalankannya. Padahal, tujuan diberlakukannya agar kerugian yang dialami DKI Jakarta tidak terlaku besar dan bisa dikurangi.

"Ini orang susah menengah ke bawah, itu beli air satu gentong bisa Rp 1000 untuk 20 liter. Kita jual air ke menengah ke bawah Rp 1 rupiah. Berarti orang yang susah diuntungin Rp 49 perak. Ini ada mafianya," ujar Ahok.

"Saya bilang kenapa enggak hitung jual air Rp 10 rupiah per liter? Enggak usah hitung biaya nyambung pipa. Orang yang hidupnya susah masih untung Rp 40, dan kita untung karena enggak mensubsidi. Bingung kan. Makanya harus ganti Direksi," pungkasnya.

Diketahui, akibat ketidakcermatan PDAM Jaya ini, tarif pemasangan air yang dibebankan menjadi terbilang mahal, di mana masyarakat harus membayar Rp 1,8 juta bila ingin mendapatkan pasokan air bersih. Hal itu mengakibatkan masyarakat merasa enggan untuk memasang jaringan PDAM Jaya.

Maka dari itu, kini jabatan Dirut PDAM Jaya diganti oleh Erlan Hidayat, yang awalnya menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sementara itu, Sri Widayanto dipindahkan menjadi anggota Badan Pengawas Perusahaan Air Minum (BP PAM) DKI Jakarta.