Merdeka.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka menuai kritik tajam publik. Salah satu aturan yang menuai protes tersebut adalah larangan menggelar demonstrasi di depan istana.

Ahok berkilah aturan yang diterbitkannya tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang itu menegaskan larangan yang juga diatur dalam Pergub.

"Bukan saya ngelarang demo di istana lho. Justru UU No. 9 tahun 1998 yang dibuat oleh reformis ketika reformasi terjadi, itu mencantumkan tidak boleh demo di istana sebetulnya," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/11).

Selain larangan untuk berdemo di depan istana, kata dia, yang diatur dalam UU itu juga mencakup larangan berdemo di hari-hari besar nasional.

"Malah enggak boleh demo di hari besar. Jadi semua jelas. Jadi yang salah di mana?" papar Ahok.

Menurut Ahok, untuk ke depannya, para pendemo akan dialihkan ke Monumen Nasional (Monas) ketika hendak menyampaikan aspirasi mereka. "(Demo) di istana akan kita alihkan ke Monas?" pungkas dia.