Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesal setiap dengan kasus ada pejabat yang gampang disuap warga. Bukan hanya di perkotaan, masalah itu juga terjadi sampai ke perkampungan di Jakarta.

Untuk meredam pratik suap, pria yang akrab disapa Ahok ini akan membuat aturan tentang tata cara pemilihan RT dan RW.

"Kita lagi mau siapin (aturannya) dengan Asisten Pemerintah (Aspem). Menyiapkan bagaimana soal pemilihan RT/RW termasuk memecat RT/RW," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/5).

Ahok menjelaskan, posisi ketua RT dan RW tidak termasuk dalam perangkat pemprov. Meski demikian, harus ada peraturan yang mengontrol kinerja mereka.

"Itu kan bukan perangkatnya kami gitu lho. Tapi kita akan buat bagaimana bisa mengatur mereka supaya tidak terjadi oknum RT/RW yang menyewakan lahan untuk usaha, untuk parkir segala macam. Jadi kan kalau ada RT seperti itu kan jadi raja kayak preman, kalau kayak preman gitu gimana?" jelasnya.

"Makanya kita mau siapkan, ada aturan Mendagri kita mau turunkan untuk mengontrol mereka, kasih sanksi, bisa kita bubarin," tambah Ahok.

Keputusan Ahok membuat aturan ini setelah dirinya mendapat informasi adanya pungutan biaya saat pemilihan ketua RT di Rusunawa Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Warga di cluster B, yang sebagian besar bekas korban banjir Pluit, dimintai uang Rp 1 juta.

Dari penelusuran merdeka.com, pengumuman soal pungutan itu terpampang di kertas yang ditempel di tembok. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya membenarkan hal tersebut. Seperti di blok 10, warga diwajibkan mengeluarkan biaya Rp 700 ribu untuk setiap calonnya.

"Tiap blok beda jumlah uang yang ditarik, ada yang Rp 1 juta, ada yang Rp 300 ribu. Di Blok 10 misalnya, tiap calon ditarik Rp 700 ribu," kata warga itu.

Alasan pemungut, uang itu akan digunakan untuk membiayai acara pemilihan nanti.