Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui kini Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari di Jakarta Barat berubah fungsi. Tempat yang seharusnya jadi parkir malah dibuat tempat indekos.

"Apartemennya juga berubah fungsi parkir jadi kos, makanya kita mau tindak. Makanya bertahap, kita mau cek dan bertahap," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (29/8).

Rencananya, aset THR Lokasari akan dikelola oleh salah satu BUMD. Namun Ahok belum tahu BUMD mana yang akan ditunjuk sebagai pengelola.

"Kita mau ambil mau dikasih ke salah satu BUMD. Kita malah mau bikin rusun di situ. Ada 1,5 hektare kosong. Sebagian sudah terjual tanah di sana malahan," katanya.

Saat ditanya kini THR Lokasari sering dijadikan tempat mesum, Ahok tidak menampiknya. "Jakarta mah banyak tempat mesum, pasar saja tempat mesum," tegasnya.

Ditemui terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih belum mengetahui tentang hal tersebut. Untuk itu, ia akan melakukan pengecekan di lapangan.

"Enggak tahu. Nanti saya cek lapangan. Kalau ada seperti itu, saya masih banyak prioritas. Belum ada BUMD, PPD. Kalau Lokasari belum. Masih banyak yang saya prioritaskan yang harus saya kejar," tandasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola THR Lokasari Raya Siahaan menjelaskan, selama ini kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tempat hiburan itu karena banyak faktor. "Aset Pemda di Lokasari itu dipakai gedung olahraga, kantor kelurahan, kantor damkar, kantor BP Lokasari, UKM 17 unit, sama 35 Ruko yang kerjasama dengan pihak kedua, fasilitas umum jalan parkir. Jadi wajar saja bila PAD kita sedikit," ujarnya.

Sekadar diketahui, penetapan Lokasari sebagai THR berdasarkan pada SK Gubernur Nomor 3931 tahun 1984, pada era Gubernur Suprapto. Luas lahan Lokasari secara keseluruhan 4 hektare dan hanya dikelola sekitar 44,5 persen atau 2,4 hektare.

"Perjanjian pembangunannya tahun 85. Tapi sekarang peruntukannya sudah berbeda, kornya sudah berubah sudah menjadi bisnis," ucapnya.

Karena itu, Raya menjelaskan, kini mayoritas lahan Lokasari dimiliki oleh pihak lain, seperti bank, hotel dan restoran. Di mana 8.140 meter persegi Hak Penggunaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di bawah PT Gemini Sinar Perkasa. "Itu sama sekali enggak masuk kita. Gimana kita bisa kasih PAD. Paling pajak saja itu," terangnya.

Sedangkan tudingan Lokasari sebagai tempat tinggal wanita malam, Raya menjelaskan, pihaknya hanya menyediakan satu unit ruko berupa 15 kamar yang sengaja diperuntukkan bagi pegawai hotel yang ada di kawasan THR Lokasari.

"Kalau dibilang banyak, bohong itu. Kita cuma punya satu. Kalau ada yang lain, itu bukan punya kita. Sekarang kalau kamu punya ruko dijadikan kos-kosan, masa kita larang. Terus, masa kita tanya satu-satu, 'lu jablay (panggilan wanita penghibur) bukan?' Kan enggak mungkin," kata Raya.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B yang membidangi BUMD, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, selain pendapatan dari THR Lokasari yang sedikit, dirinya juga mendapat laporan bahwa banyak area pertokoan di Lokasari justru disalahgunakan oleh pengelola. Banyak aset milik daerah yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk penerimaan asli daerah justru dijadikan hunian kos yang disewakan kepada pekerja malam.

Mendapati pandangan negatif itu, Raya pun balik memberikan sindiran. "Dia (Prasetyo) kan anggota dewan baru, coba tanya sama yang lama seperti Selamat Nurdin (Ketua Komisi B), pasti tahu semua tentang Lokasari," tandasnya.