Ada Anggaran Tak Masuk Akal di RAPBD DKI, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Pasti Ketahuan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meyakini tidak ada anggaran aneh yang akan lolos ke dalam APBD 2020, kendati dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditemukan beberapa mata anggaran yang dianggap aneh dengan nilai fantastis.
Taufik juga mengatakan upaya dinas memasukkan anggaran tak realistis pada akhirnya akan tetap terdeteksi. Lagi pula, kata Taufik, kejadian adanya anggaran fantastis tidak hanya terjadi tahun ini saja.
"Ketemu sudah pasti. Kami setiap tahun menemukan, cuma dulu enggak kita buang ke publik. Kita diskusikan di forum yang sah ini," ujar Taufik, Jakarta, Kamis (31/10).
Politisi Gerindra itu mengatakan ada perbedaan besar ramainya mata anggaran lem aibon dengan usulan anggaran anggaran siluman KUA-PPAS di tahun-tahun sebelumnya, yaitu publikasi media.
Menurutnya, teguran ataupun tindakan terhadap anggaran tidak rasional selalu ada dan dibahas dalam rapat komisi. Sehingga, kata Taufik, luput dari pemberitaan ataupun dampaknya pembahasannya tidak besar.
"Ada yang enggak beres-beres juga kesisir, cuma tahun lalu kan enggak lapornya ke media, lapornya pada forum, saat pembahasan," tandasnya.
Proses anggaran DKI Jakarta menjadi sorotan publik saat Dinas Pendidikan mencantumkan usulan pengadaan lem aibon untuk sekolah negeri di Jakarta Barat senilai Rp82,8 miliar, pengadaan pulpen untuk sekolah di Jakarta Timur dengan nilai Rp124 miliar.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefulloh mengatakan tidak ada kebutuhan lem aibon dari sekolah Jakarta Barat. Munculnya usulan itu untuk menyesuaikan pagu anggaran sembari menunggu hasil kebutuhan yang diinput oleh seluruh sekolah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca SelengkapnyaUsai Dipecat BK, AWK Bisa Kembali Jadi Anggota DPD
AWK baru direkomendasikan dipecat, belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket
Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaAnggota KKB yang Merampas Senjata Api di Papua Tengah Akhirnya Diringkus Polisi
Jukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024
Baca SelengkapnyaPDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPendukung Ganjar-Mahfud jadi Korban Penganiayaan di Jateng, Ini Respons PDIP
Hasto kini tengah menunggu laporan dari Yogyakarta terkait insiden kekerasan yang menimpa kader Repdem tersebut.
Baca SelengkapnyaApa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya