5 Kritik terhadap Jokowi dalam kasus bayi Dera

Rabu, 20 Februari 2013 15:30 Reporter : Muhammad Mirza Harera
5 Kritik terhadap Jokowi dalam kasus bayi Dera bayi Dera. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Dera Nur Anggraini, bayi yang lahir prematur meninggal dunia setelah sekitar 10 rumah sakit menolak merawatnya dengan alasan penuh. Dera yang lahir mengalami gangguan pernapasan membutuhkan inkubator sebagai alat bantu pernapasan.

Ayah Dera yang bernama Eliyas Setia sudah mendatangi RS Fatmawati, RSCM, RS Harapan Kita, RS Harapan Bunda Pasar Rebo, RS St Carolus, RS Asri, RS Tria Dipa, RS Budi Asih, RS JMC dan RSPP. Namun, Dera tak kunjung mendapat perawatan.

Atas meninggalnya bayi Dera, muncul kritik terhadap Jokowi.

Berikut kritik-kritik untuk Jokowi terkait kasus bayi Dera:

1 dari 5 halaman

Tanggung jawab Jokowi

Ibu bayi Dera. ©2013 Merdeka.com

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali mengatakan Jokowi orang yang bertanggung jawab atas kematian Dera. Sebab pada saat peluncuran KJS, Jokowi mengatakan tidak akan ada masalah jika warga tidak mampu berobat ke rumah sakit.

"Tentu pak gubernur harus bertanggung jawab. Beliau harus kasih penjelasan kenapa bayi itu bisa dilayani rumah sakit yang didatanginya," kata anggota Komisi E Ashraf Ali kepada merdeka.com, Senin (18/2).

Dia juga menyarankan Jokowi segera menyelidiki kasus ini. Kalau perlu Jokowi sidak langsung ke rumah sakit yang bersangkutan.

"Gubernur harus cek ke dinas terkait apa yang menjadi faktor bayi Dera tidak terlayani," tambahnya.

2 dari 5 halaman

Jangan kelalang-keliling

Bayi Dera. mustiana lestari.©2013 Merdeka.com

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi E lainnya, Igo Ilham, meminta Jokowi lebih mengfokuskan diri untuk memperbaiki sistem.

"Itu berawal dari sistem dulu, itu yang harus diperbaiki, gubernur jangan kelalang keliling mulu sama omong-omong,"ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham di Gedung DPRD Jakarta, Senin (18/2).

Politisi PKS ini mengatakan tidak ada masalah pada pembiayaan. Untuk pengobatan gratis warga miskin sudah diberikan dana yang tidak sedikit.

"Kalau masalah biaya kan sudah ada anggaran APBD, yang dulu diganti judul jadi KJS. Cuma sekarang yang penting, ini sistem harus berjalan efektif. Kalau keliling-keliling doang enggak menghasilkan sistem percuma," tegasnya.

3 dari 5 halaman

Clear-kan sistem

Bayi Dera. ©2013 Merdeka.com

Ketua Forum Komunikasi Warga Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyarankan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka mata lebar-lebar. Bahwasannya, penerapan program kartu sehat yang digagasnya tidak semudah kampanyenya.

"Belajar dari kasus Dera, Pak Jokowi harus meng-clear-kan sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) ini," kata Tigor kepada merdeka.com, Senin (18/2).

Tigor menilai program ini sebenarnya cukup baik. Hanya saja, belum ada satu aturan pakem untuk siapa program ini ditujukan dan apa jaminan untuk pihak rumah sakit yang diajak kerja sama.

"Jangan asal program, karena kasihan ini warga kita," protesnya.

4 dari 5 halaman

Permalukan gubernur

Bayi Dera. ©2013 Merdeka.com

DPD meminta Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Kesehatan belajar dari kasus meninggalnya bayi Dera. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal ini harus memberikan sanksi tegas pada rumah sakit yang menolak menangani Dera.

"Itu tidak boleh terjadi itu. Kan ada komitmen gubernur," kata anggota DPD RI untuk Dapil DKI Jakarta AM Fatwa usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (18/2).

Dia menyarankan DPRD sebagai mitra pemprov segera memanggil petinggi rumah sakit yang disebut-sebut menolak Dera dengan berbagai alasan. Sejalan dengan itu, Jokowi diharapkan terus membenahi mekanisme sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) disebut sebagai program unggulan mereka. Kerena selama ini, dia sendiri menerima laporan banyak rumah sakit yang komplain klaim biaya berobat warga terlambat dibayar.

"Karena banyak rumah sakit terlalu lama tidak dibayar. Khususnya gubernur Jokowi untuk Jakarta Sehat ini. Sebenarnya mempermalukan pemerintah DKI Jakarta itu dengan adanya peristiwa itu," sindir pria berkacamata ini.

5 dari 5 halaman

Infrastruktur belum siap

bayi Dera. ©2013 Merdeka.com

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf mengkritisi kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut Nova, seharusnya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus diselaraskan dan disosialisasikan di berbagai rumah sakit terlebih dahulu. Apalagi, tunggakan Pemprov DKI ke rumah sakit juga masih banyak yang belum dibayar.

"Kebijakan diberlakukan setelah ada sosialisasi, kesiapan infrastruktur, seperti sumber daya manusia (SDM), alat kesehatan, sistem rujukan, dan lain-lain. Pak Jokowi harusnya sudah jelas dulu ini semua. Sama sekali berbeda dengan menunggu anggaran yang biasanya cair Maret. Semua birokrasi taulah cair baru Maret," kata Nova dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (20/2).

[tts]
Topik berita Terkait:
  1. Bayi Dera
  2. Jokowi Ahok
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini