Selain itu, lanjut Heru, capaian lain Pemprov DKI Jakarta yakni bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengidentifikasi permasalahan lahan dan tata ruang di Jakarta. Kerja sama ini dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) Satu Juta Patok Serentak, yang merupakan program nasional dari Kementerian ATR/BPN. Program ini merupakan upaya sosialisasi dan edukasi terhadap warga, sehingga mampu meminimalkan masalah sengketa tanah serta memberantas mafia tanah.

“Harapannya, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian ATR/BPN mampu mewujudkan kepatuhan hukum dalam urusan pertanahan. Kami akan terus sosialisasikan dan mengedukasi warga Jakarta untuk peduli terhadap batas kepemilikan tanah, sehingga nantinya warga melakukan pengurusan sertifikat guna menghindari sengketa di kemudian hari,” jelasnya.

Hal tersebut sebagai upaya percepatan sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah, Pemprov DKI Jakarta kini tak lagi manual dalam melakukan penyertifikatan, melainkan berbasis sistem. Dengan
sistem e-penyertifikatan aset tanah atau yang diberi nama SiAmanah (Sistem Informasi Aplikasi Pengamanan Aset Tanah).

Terobosan ini bisa memudahkan pengusulan sertifikasi yang terintegrasi dalam aplikasi Jakarta Satu milik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Sistem ini juga sebagai bentuk pengamanan secara hukum, sehingga aset daerah terlindungi.

Sederet capaian ini, kata Heru, dikebutnya juga dalam menjawab tantangan pasca-pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pihaknya menggelar pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di Balai Kota.

Pertemuan tersebut turut mendiskusikan rencana tata ruang Jakarta. Ada pula pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, terkait pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta usai Ibu Kota pindah ke IKN.

"Penting dilakukan sinergi dengan pemerintah pusat agar kami bisa mengakomodir pemanfaatan kantor pemerintahan yang selama ini digunakan sebagai kantor pusat setelah Ibu Kota pindah," kata Heru.

"Keputusan pemanfaatannya akan seperti apa merupakan kewenangan Kemenkeu. Kita mengharapkan pertumbuhan pembangunan di IKN Nusantara terus berjalan, sementara keberlanjutan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta juga berjalan dengan baik," tambah dia.

Selain itu, jajaran Pemprov DKI Jakarta juga melaksanakan Focus Group Discussion bersama Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN), dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) terkait tata ruang Jakarta pasca-pemindahan Ibu Kota.

Sosialisasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta juga terus dilakukan agar seluruh warga memahami rencana Jakarta ke depan, sehingga dapat turut berkolaborasi bersama pemerintah dalam membangun kota.

Baca juga:
Jajal LRT Fase 1A, Menteri Transportasi Korsel Siap Investasi pada Fase 1B
Momen Heru Budi Diberi Album BTS & Blackpink dari Menteri Transportasi Korsel
Pj Gubernur DKI Ajak Menteri Transportasi Korsel Jajal LRT Jakarta
Heru Budi Gugat Anies Baswedan & Minta Ganti Rugi Rp27 M? Cek Faktanya
Rencana Rehabilitasi Rumdin Gubernur Telan Rp2,9 M, Pj Heru: Nanti Saya Ngobrol Dulu
Atasi Banjir, Pemkot Jaksel Usulkan Hal Ini Kepada Heru Budi