Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

48 Kepala TPU di DKI dimutasi terkait kasus makam fiktif

48 Kepala TPU di DKI dimutasi terkait kasus makam fiktif Makam Fiktif Dibongkar. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi dalam jual beli makam fiktif sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) DKI Jakarta berbuntut panjang. Sebanyak 48 kepala TPU yang bertugas sebagai pengawas makam dimutasi karena diduga terlibat kasus makam fiktif.

"Jadi ada 48 kepala TPU yang bertugas sebagai pengawas sejak bulan Mei dimutasi," kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Djafar Muchlisin saat dihubungi merdeka.com, Rabu (10/8).

Djafar mengatakan, dari 48 yang dimutasi itu tujuh di antaranya dipecat merupakan pekerja harian lepas (PHL) diduga terlibat praktik makam fiktif. Sementara 41 di antaranya pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI yang bekerja sebagai pengawas makam dimutasi.

"Ada yang disilang ada yang copot," kata Djafar.

Menurut Djafar, mutasi ini sebagai tindak lanjut laporan yang diterima Dinas Pemakaman DKI Jakarta terkait jual beli makam fiktif sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU). Namun dia mengatakan, kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Yang jelas termasuk bukan hanya makam fiktif kan pada saat itu pejabat pemakaman diganti. Karena memang gelagat ini kan sudah tercium. Modus ini sudah tercium dan enggak bisa didiamkan," tandasnya.

Sebelumnya, ada laporan PNS membuat makam fiktif di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang di mana pada makam itu ternyata tidak ada jasad yang terkubur.

Jika ada warga yang ingin memakamkan, oknum PNS itu akan memberitahu bahwa tidak ada lahan kosong. Kecuali bagi mereka yang bersedia membayar lebih, maka akan langsung diarahkan ke lahan kosong itu.

Hal ini sempat membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok geram. Ahok mengaku sudah menanyakan hal itu ke Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Ratna Diah Kurniati.

Ahok menegaskan akan mengevaluasi masalah ini. Jika tidak kunjung diperbaiki, bisa saja nasib Ratna akan sama seperti pendahulunya, Nandar Sunandar, dicopot.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan

Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan

Mahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya
Pemilih Pindah TPS Tak Bisa Pilih Caleg Sesuai Dapil Domisili

Pemilih Pindah TPS Tak Bisa Pilih Caleg Sesuai Dapil Domisili

Adapun hak pemilih di TPS telah disesuaikan dengan DPT.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket

Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket

Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan 80 TPS Khusus di DKI Jakarta untuk Pemilu 2024, Berikut Rincian Lokasinya

KPU Siapkan 80 TPS Khusus di DKI Jakarta untuk Pemilu 2024, Berikut Rincian Lokasinya

Di Lokasi TPS Khusus tersebut tidak ada pengamanan khusus yang diberikan KPU

Baca Selengkapnya
Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Berujung ke Mana?

Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Berujung ke Mana?

Isu hak angket digulirkan untuk mengusut kecurangan Pemilu. Bermula dan berujung ke mana?

Baca Selengkapnya
Cara Pindah TPS Pemilu 2024, Diperpanjang hingga 7 Februari dengan Kriteria Tertentu

Cara Pindah TPS Pemilu 2024, Diperpanjang hingga 7 Februari dengan Kriteria Tertentu

Dengan batas waktu pindah TPS yang diperpanjang hingga 7 Februari bagi pemilih dengan kriteria khusus, mereka yang sedang jauh dari asal tetap memiliki haknya.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran

Bawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran

DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akibat pelanggaran tersebut

Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku

Baca Selengkapnya