23 Larangan Wajib Dipatuhi Penerima KJP Plus, Melanggar Disanksi & Dicabut!

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus siswa yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdapat 23 larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus. Antara lain, terlibat tawuran hingga kedapatan merokok.

"Kita harus berikan edukasi kepada mereka. Salah satunya, sanksi sementara KJP-nya dicabut karena sudah tidak sejalan dengan tujuan awal dan masih ada orang lain yang membutuhkan. Maka, kita alihkan ke mereka," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/5). Dikutip dari Antara.

KJP Plus Bantu Siswa Tak Mampu

Syaefuloh menjelaskan tujuan awal program KJP Plus. Yakni membantu para siswa yang kurang mampu dengan harapan bisa dimanfaatkan untuk keperluan sekolah seperti tas, baju, ikat pinggang, sepatu dan buku.

Selain itu, jika siswa tersebut membutuhkan uang transportasi, maka uang KJP tersebut bisa digunakan. Terlebih lagi uang tersebut bisa digunakan untuk membeli makanan bersubsidi seperti daging, ayam, ikan, telur dan lain-lain.

"Jadi, kita bisa lihat, jika kemudian dalam rangka edukasi bisa dicabut dalam satu periode (6 bulan). Kemudian setelah ini (siswa dapat) memperbaiki diri, perilakunya, maka tidak menutup kemungkinan akan diaktifkan kembali pada periode berikutnya," ujar Syaefuloh.

Pemberian sanksi akan dihitung secara kumulatif berdasarkan jumlah pelanggaran yang dilakukan. Adapun, sanksi terdiri dari penarikan dana KJP Plus hingga pemberhentian sesuai rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan.

23 Larangan Wajib Dipatuhi

Berikut larangan penerima KJP Plus berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

1. Membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub2. Merokok3. Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang4. Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual5. Terlibat dalam kekerasan/perundungan6. Terlibat tawuran7. Terlibat geng motor/geng sekolah8. Minum minuman keras/minuman beralkohol9. Terlibat pencurian10. Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan11. Terlibat perkelahian12. Terlibat penipuan13. Terlibat mencontek massal14. Membocorkan soal/kunci jawaban15. Terlibat pornoaksi/pornografi16. Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring17. Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan18. Sering bolos sekolah minimal empat kali dalam satu bulan19. Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal enam kali dalam satu bulan20. Menggandakan/menjaminkan bansos biaya pendidikan dan/atau buku tabungan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun21. Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan22. Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun23. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah.

803 Ribu Pemegang KJP Plus

Data Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta pada awal Maret tahun ini menyebutkan, total penerima KJP Plus sebanyak 803.121 siswa yang berasal dari sekolah negeri dan swasta.

Besaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp250 ribu, SMP/MTs Rp300 ribu dan SMA/MA sebesar Rp420 ribu.

Adapun bagi siswa SMK sebesar Rp450 ribu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp300 ribu.