Merdeka.com - Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Aksi tersebut diikuti oleh ratusan petugas dengan menggunakan pakaian dinas kerja masing-masing guna meminta kejelasan status agar bisa ditingkatkan dari pegawai tidak tetap (PTT) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta Hidayatullah mengatakan, demo ini dilatarbelakangi banyaknya Satpol PP yang sudah bekerja selama bertahun-tahun tidak juga diangkat menjadi PNS.

"Dari berapa sudah mengajukan, cuma PTT-nya enggak dapat. Guru dapat. Satpol ada dua, ada PNS dan PTT mereka sudah ngajukan ke Menpan RB tapi enggak dapat. Guru, bidan dapat, kenapa dia enggak dapat makanya demo," kata Hidayatullah, saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9).

Menurutnya demo yang dilakukan bawahannya itu adalah hak untuk mendapat kejelasan. Dia menambahkan kurang lebih ada 1.000 yang masih PTT atau pegawai tidak tetap.

"Sudh setahun yang lalu. Ada 1.000 yang masih PTT. Satpol pp semua 5 ribu, yang 1.000 PTT. Pengangkatan 2005 sudah 10 tahun lebih," jelasnya.

Dia melanjutkan, demo tersebut memang tidak ada izin terlebih dahulu, ini memang dari masing-masing yang diketuai oleh Ketua Presidium Pegawai Tidak Tetap. Dan demo ini tidak akan menganggu kerja dari Satpol PP.

"Yang kerja enggak boleh demo yang enggak kerja lepas piket boleh lah. Gak menggunakan sarana dan prasaran Pemda. Kalau langgar ada sanksi tegur dari kita," katanya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Banpol PP, Didi Ahmad mengatakan, aksi yang mereka lakukan tersebut berdasarkan permasalahan status PTT Banpol PP dan PTT Dishub DKI Jakarta, tentang usulan pengangkatan menjadi CPNS.

"Permasalahan status PTT Banpol PP dan PTT Dishub DKI Jakarta kurang lebih 1.800 berdasarkan surat usulan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 595/082.71 kepada Kemenpan RB tentang usulan pengangkatan menjadi CPNS melalui formasi khusus," kata Didi di depan gedung Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

"Maka dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa yang melibatkan anggota perwakilan Banpol PP Se-lndonesia," tambah Didi.