Upaya Pemda Jadikan Cirebon sebagai Smart City Semakin Dekat
Merdeka.com - Merdeka.com - Pekan lalu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Jawa Barat berkunjung ke Command Center Mini, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Jumat (07/02/2020).
Kunjungan tersebut merupakan upaya pemantapan Program Jabar Digital Service yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Cirebon dalam mengakses seluruh pelayanan di pemerintahan. Baik itu pelayanan di tingkat kota atau kabupaten.
Hal tersebut diungkapkan oleh Andy Garna, Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang menyebut integrasi antar Pemerintah Daerah (Pemda) akan memudahkan penanganan masalah, terutama bencana.
“Jika seluruh Command Center di seluruh Pemda sudah terintegrasi, maka akan memudahkan penangan masalah salah satunya adalah Bencana” ujar dia, dilansir laman resmi Pemkot Cirebon.
Cirebon Jadi Kota Percontohan Pertama
Masih dari laman resmi Pemkot Cirebon, Command Center merupakan layanan cepat tanggap 112. Layanan ini bisa diakses oleh seluruh warga Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon.
2020 Merdeka.com/Pemkot Cirebon
Senada, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statisik (DKIS) Kota Cirebon, Iing Daiman, mengungkapkan bahwa Command Center 112 bisa difungsikan sebagai media pusat dari berbagai informasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Di sini juga disediakan berbagai informasi di antaranya informasi Pembayaran Pajak, Antrian Rumah Sakit Gunung Jati, Poskamling, e-Puskesmas, Jaringan Perangkat Online, CCTV di Ruang Pelayanan Publik termasuk CCTV dari berbagai kondisi jalan di sejumlah titik di Kota Cirebon, pungkas Iing.
Misi Cirebon Smart City
Program Smart City yang digadang Pemda Cirebon ini merujuk pada visi dan misi konsep Smart City yang telah direncanakan. Ada enam visi yang dicantumkan lewat laman resmi Smart City Kota Cirebon:
Layanan e-PBB & e-BPHTB Pemkot Cirebon Diminati Daerah Lain
Salah satu layanan Smart City dari DKIS, yang juga dikembangkan Pemda Kota Cirebon ialah Aplikasi e-PBB dan e-BPHTB. Aplikasi layanan ini ternyata juga diminati oleh daerah lain.
2020 Merdeka.com/Pemkot Cirebon
Melansir dari smartcity.cirebonkota.go.id, ada dua kota yang berminat untuk menerapkan Layanan Smart City tersebut. Ialah Pemda Kota Waringin dan Pemda Kabupaten Bangka. Dua instansi pemerintah ini juga telah menandatangani MoU dengan Pemda Kota Cirebon 2019 lalu.Menurut Pemda setempat, aplikasi tersebut dianggap mampu menjembatani kesenjangan perolehan Pajak Bumi dan Bangun (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akibat tingginya selisih nilai jual tanah di Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga pasaran.
(mdk/snw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dua Perusahaan ini Bakal Kembangkan Smart City di IKN
Kedua perusahaan sepakat untuk menjalin kerja sama dalam mengembangkan Smart City di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR: Bangunan di IKN Cerdas Semua, Bukan Coba-Coba
Pemerintah mengusung konsep kota cerdas atau smart city dalam pembangunan IKN
Baca SelengkapnyaBukan Hanya di Jalan Raya, Baliho Caleg di Cirebon Marak Ditemukan di Area Kuburan
Alat peraga kampanye milik peserta pemilu yang dipasang di area pemakaman umum dan median jalan melanggar aturan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Semua Transaksi Keuangan di Ibu Kota Baru Pakai Sistem Non-Tunai
Bambang menyebut nantinya para pelaku usaha yang menjadi investor di IKN akan diarahkan melakukan pembangunan yang sesuai dengan konsep smart city.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Melaju Pesat, Tertinggi se-Jateng
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang meningkat hingga 5,79 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaDampingi Jokowi, Hadi Tjahjanto Tegaskan Tata Ruang IKN Dukung Konsep Smart and Forest City
Hadi meninjau sedikitnya 3 lokasi pengembangan kawasan dan infrastruktur Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaCara Wali Kota Denpasar Percepat Keuangan Daerah dan Inklusi
Selain itu ada pula program pelatihan, pengembangan, dan pendampingan UMKM dengan prioritas pelaku UMKM perempuan dan disabilitas.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?
Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca Selengkapnya