Tak Bisa Berjualan selama PPKM Darurat, Paguyuban PKL di Bandung Lakukan Ini
Merdeka.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sangat berdampak kepada masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat, khususnya para pedagang kaki lima (PKL).
Terkait wacana perpanjangan PPKM Darurat, PKL yang tergabung dalam Paguyuban PKL Cikapundung Barat, melakukan aksi penolakan dengan memasang bendera putih dan spanduk yang dipasang di depan gerobak mereka yang sudah lama tak beroperasi.
Bendera putih ini terlihat di antara deretan ratusan gerobak PKL di pinggiran Sungai Cikapundung yang tutup.
"Total kita ada 104 pedagang yang meliputi majalah, stempel, dan kuliner. Dari 104 itu kurang lebih ada 50 pedagang yang sudah kolaps. Sisanya yang masih bertahan hanya pedagang stempel," ujar juru bicara Paguyuban PKL Cikapundung Barat Sukmayadi .
Melansir dari Liputan6.com, berikut informasi selengkapnya.
Pasang Bendera Putih
Sukmayadi mengatakan, para PKL ini memasang bendera putih lantaran sudah menyerah dengan kondisi ekonomi yang makin terhimpit di masa PPKM Darurat. Mereka mulai kehabisan modal yang saat ini hanya pas-pasan untuk mencakup kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain bendera putih, para PKL juga memasang spanduk yang menyuarakan isi hati serta keresahan mereka di beberapa titik di Jalan Cikapundung Barat.
"Dengan adanya kebijakan aturan pemerintah dari awal PSBB sampai sekarang PPKM Darurat, kita sangat terdampak karena untuk akses pembeli ke wilayah kami tidak ada jalan yang bisa masuk," katanya.
Sepi Pengunjung karena Akses Jalan Ditutup
liputan6.com ©2021 Merdeka.com
Salah satu faktor yang membuat para PKL ini lebih terhimpit saat PPKM Darurat yakni karena akses masuk ke Jalan Cikapundung Barat ditutup. Mereka juga dilarang melayani makan dan minum di tempat, hanya layanan pesan antar yang diperkenankan. Belum lagi pembatasan jam operasional yang hanya sampai pukul 20.00 WIB. Padahal, PKL di Cikapundung ini mengandalkan perekonomian di malam hari.Sukmayadi mengatakan, pihaknya sudah pernah menyampaikan aspirasi ke pemerintah setempat namun tak kunjung mendapat solusi. Ia ingin PKL mendapatkan ruang dan waktu untuk berdagang. Termasuk stimulan agar bisa memulai usahanya kembali."Kami perlu bantuan untuk modal agar nanti kalau ada relaksasi bagi PKL Cikapundung bisa bangkit kembali. Jangankan buat modal, mikir buat kebutuhan keluarga di rumah saja sekarang sudah bingung," ungkap Sukmayadi.
(mdk/far)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terbukti Terlibat Pungli di Rutan KPK, 78 Pegawai Disanksi Berat Minta Maaf dan 12 Diserahkan ke KPK
Untuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca Selengkapnya5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
Baca SelengkapnyaBabak Baru Kasus Pungli Rutan, KPK Periksa 2 Pegawainya
Kasus dugaan pungli di rutan KPK melibatkan 90 pegawainya sendiri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaHanya Untung Rp 300 Perak, Kakek Usia 100 Tahun Ini Bertahan Hidup dari Jualan Kerupuk Keliling
Kakek ini diketahui berjualan di sekitar GBLA, Bandung.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Pencentus Pungli Rutan KPK Hengki Jadi Tersangka
Nantinya tidak semua pelaku pungli yang terlibat akan dijadikan tersangka.
Baca SelengkapnyaPungli di Rutan KPK Capai Rp6,1 Miliar
Dewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya