PNBP adalah Penerima Negara Bukan Pajak, Berikut Pengertian dan Klasifikasinya
Merdeka.com - Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka membangun negara. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.
Selain itu, pajak juga digunakan untuk membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelajaran untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah.
Selain bersumber dari penerimaan pajak, pendapatan negara juga bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Dalam hal ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu sumber pendapatan negara yang diperlukan sebagai upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Lebih jauh berikut ini informasi mengenai PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak, lengkap dengan pengertian dan Klasifikasinya telah dirangkum dari lib.ui.ac.id dan repository.radenintan.ac.id:
Pengertian PNBP
Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Penerimaan itu beerdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Dalam Pasal I butir I UU Nomor 20 Tahun 1997, definisi penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Peranan PNBP sangat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional.
Klasifikasi PNBP
Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) mengklasifikasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut:
- Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
- Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
- Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan
- Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
- Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
- Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah
- Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri
Pengaturan selanjutnya, kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demikian juga dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(mdk/nof)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.
Baca SelengkapnyaKontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Baca SelengkapnyaBagi ASN atau pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda, maka THR 2024 dibayarkan pada keduanya.
Baca SelengkapnyaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaPelanggaran Netralitas PNS Capai 10.000 Kasus, MenPAN-RB Beri Penjelasan Begini
Baca SelengkapnyaMembandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca SelengkapnyaIngat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Baca Selengkapnya