Merdeka.com - Hari Idulfitri kian dekat, kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi karyawannya lewat THR pun haru segera dilakukan. Hal tersebut ditegaskan Taufik Garsadi, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya perusahaan wajib membayar hak hari raya tersebut jika tak ingin perusahaan yang bersangkutan terkena denda. Disebutkan jika denda yang disanksikan tahun ini sebesar 5 persen dari jumlah yang dibayarkan perusahaan.

"Perusahaan yang masih terdampak bisa melakukan perundingan kesepakatan, dan perusahaan bisa membuktikan terkait dampak dari pandemi ini.” terang Taufik, dalam kesempatan Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) bersama Prodi Doktor Ilmu Manajemen (DIM) Unpad: Menanti THR 2021 di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur beberapa waktu lalu, dilansir Merdeka dari Liputan6, Rabu (05/05).

Berikut kabar selengkapnya:

Dibayarkan Paling Telat Satu Hari Sebelum Lebaran

Dalam acara tersebut, Taufik mengatakan jika perusahaan harus memberikan tunjangan tersebut selambat-lambatnya satu hari menjelang hari raya Idulfitri.

Namun bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, yang bersangkutan mesti melakukan dialog dengan bupati/walikota, mengacu pada Surat Edaran dari Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2021,

"Perusahaan yang masih terdampak bisa melakukan perundingan kesepakatan, dan perusahaan bisa membuktikan terkait dampak dari pandemi ini.” terang Taufik di pertemuan itu.

THR Tak Bisa Dicicil

Terkait aturan pemberian, perusahaan tidak bisa mencicil pemberian THR mengingat tahun ini kondisi ekonomi, pajak hingga perbankan yang sudah berada di fase relaksasi.

Hal demikian tentu berbeda dengan keadaan tahun lalu, yang mana Indonesia baru saja dihantam wabah global Covid-19.

"Tahun lalu itu, semuanya terkaget-kaget karena pandemi Covid-19 ini. Pandemi tahun lalu itu Maret, kemudian hari rayanya bulan Mei. Jadi baru dua bulan, tiga bulan, semua terkaget-kaget. Pemerintah Indonesia belum punya acuannya, mana yang terbaik untuk menanggulangi pandemi," bebernya.

Dikenakan Denda 5 Persen dari yang Dibayarkan

www.ivandimitrijevic.com

Adapun Taufik menambahkan bahwasanya perusahaan akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari jumlah yang dibayarkan jika perusahaan yang bersangkutan tak membayarkan hak THR.

"Dendanya itu lima persen dari nilai THR yang diberikan, misal yang diberikan itu Rp1 miliar, maka dendanya itu lima persen harus diberikan kepada karyawan untuk kesejahteraannya," ujarnya. 

Berdasarkan penjelasan Taufik, hingga saat ini terdapat lebih dari 50 ribu perusahaan yang telah terdaftar dalam wajib lapor kinerja perusahaan atau WLKP.

"Mungkin banyak yang tidak terdaftar dengan berbagai permasalahannya, tapi di lain pihak kita harus menjaga jangan sampai berhenti di PHK," ucapnya.