Merdeka.com - Kepala Desa Margaluyu berinisial SA di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ditahan oleh kejaksaan negeri setempat usai diduga melakukan tindak korupsi. Ia menutupi aksinya itu dengan memalsukan sejumlah laporan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2020—2021. Negara kemudian rugi hingga Rp399 juta.

Dikonfirmasi Kepala Kejari Cianjur, Yudi Prihastoro, Selasa (9/5) SA menjalankan aksinya itu selama dua tahun. Laporan anggaran yang keluar kemudian tidak sesuai dengan apa yang telah digunakan, sehingga mengindikasikan uang anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut informasi, SA diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Margaluyu sebanyak dua periode. Berikut ulasan selengkapnya yang telah merdeka.com kutip dari ANTARA.

Palsukan Laporan Pengerjaan Fisik, Non Fisik dan Upah Pegawai

www.ivandimitrijevic.com

Menurut Yudi, sejumlah laporan yang dipalsukan yakni soal pengerjaan fisik dan non fisik di daerahnya. Kemudian juga pengeluaran upah pegawai desa.

"Tersangka mengelabui dengan cara membuat laporan pengerjaan fisik dan nonfisik seperti pengerjaan pembangunan jalan dan pengadaan alat tulis, sedangkan untuk nonfisik berupa upah pegawai desa dengan total Rp339 juta," kata Yudi.

Dari hasil penelusuran, setiap proyek yang dibangun dan dikerjakan oleh SA dikurangi volumenya. Bahkan beberapa pekerjaan fisik tidak dikerjakan, hingga Kejari Cianjur memutuskan untuk mengeceknya langsung di lapangan.

Komposisi Beton Jalan Tidak Sesuai Standar

Berdasarkan peninjauan di lapangan itu, ditemukan kondisi bahwa kualitas beton untuk rabat di Jalan Margaluyu 2, Pasirjambu 2, Batugede dan Margaluyu 3 tidak sesuai standar.

Kemudian, kejanggalan juga ditemukan di catatan proyek fisik lainnya yang ternyata tidak dikerjakan. Menurut keterangan SA, uang negara itu digunakannya untuk kepentingan pribadi dan membayar utang bank.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, SA dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman 15 sampai 20 tahun penjara.

"Tersangka sudah dititipkan di Lapas Cianjur selama penyidikan, atau selama 20 hari ke depan," terangnya.