Merdeka.com - Praktik transaksi dengan mata uang Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah Kota Depok terungkap. Wapres RI Ma'ruf Amin memberikan tanggapannya. Ma'ruf menyebut, tindakan ini adalah ilegal. Ma’ruf mengapresiasi kinerja Polri karena berhasil menangkap pelaku Pasar Muamalah.

"Saya kira itu (Polri, red) tepat sekali, karena mereka tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam negara kita. Jadi tidak boleh ada suatu transaksi yang tidak sesuai dengan sistem yang ada di negara kita," kata Ma'ruf dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/2), dilansir dari Antara.

Menyimpang dari Regulasi Ekonomi di Indonesia

Dalam kesempatan itu, Ma’ruf juga mengatakan jika aktivitas transaksi di Pasar Muamalah telah menyimpang dari regulasi ekonomi dan keuangan Indonesia. Menurutnya, langkah yang diambil Polri sudah sesuai, guna mencegah terjadinya kekacauan di sistem keuangan nasional.

"Masalahnya di sini adalah soal penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sistem keuangan kita sudah mengatur bahwa alat, transaksi kita menggunakan uang rupiah. Jadi ini untuk menjaga supaya tidak terjadi kekacauan di dalam masalah keuangan dan ekonomi nasional kita," tegasnya.

Tidak Sesuai Penerapan Ekonomi Syariah Nasional

©2021 Merdeka.com/Nur Fauziah

Ma’ruf juga menyebut jika konsep Syariah yang dipakai di Pasar Muamalah tidak sesuai dengan penerapan ekonomi syariah nasional.

"Perbankan syariah di Indonesia ada aturannya, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ada aturannya dan undang-undangnya ada aturan pelaksanaannya, bahkan ada juga fatwanya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," jelasnya.

Ia juga menegaskan jika praktik ekonomi di Pasar Muamalah di Jalan Tanah Baru, Depok, Jawa Barat itu menggunakan mata uang asing. Sehingga, keluar dari upaya penguatan sistem ekonomi nasional, terlebih di masa pemulihan ekonomi saat pandemi seperti saat ini.