Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kota Cirebon Perpanjang PPKM, Sekda: Tetap Ada Penyekatan dan Pemadaman PJU

Kota Cirebon Perpanjang PPKM, Sekda: Tetap Ada Penyekatan dan Pemadaman PJU Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi. ©2021 Youtube Like Cirebon/Editorial Merdeka.com

Merdeka.com - Di tengah masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah Kota Cirebon memastikan tidak akan ada pelonggaran aturan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Agus Mulyadi. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi, Kota Cirebon masuk ke dalam kategori level 4 penyebaran Covid-19.

Itu artinya peraturan yang diterapkan akan tetap sama seperti saat PPKM Darurat, yakni penyekatan dan pemadaman penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik tertentu.

"Inmendagri yang baru sudah ditetapkan dalam Inmendagri yang baru level 3 dan 4 dilakukan penerapan PPKM Kota Cirebon jadi sama saja seperti sebelumnya," tegas Agus kepada wartawan, Rabu (21/7), seperti dilansir dari liputan6.

Dianggap Berhasil Turunkan Mobilitas

Agus menjelaskan, penerapan PPKM di Kota Cirebon merupakan upaya untuk menurunkan mobilitas masyarakat, sehingga peraturan di Inmendagri yang baru masih sama dengan masa PPKM Darurat lalu.

"Kalau berdasarkan data Pemprov Jawa Barat, Kota Cirebon memang masuk level 4 karena mobilitas masih tinggi di perkotaan. Target tetap menurunkan 30 persen mobilitas masyarakat di Kota Cirebon," lanjutnya.

Kendati demikian, seiring terlaksananya PPKM level 4, Pemkot Cirebon juga akan melakukan evaluasi berkala untuk pemantauan tren kasus. Menurut Agus, selama pemberlakuan PPKM Darurat kemarin tercatat adanya penurunan mobilitas masyarakat

"Kalau dari data yang didapat tren masyarakat di Kota Cirebon secara grafik menurun sampai tanggal 15 kemarin. Nah, saya belum dapat perkembangan yang sampai tanggal 20 nanti akan saya kroscek lagi," kata Agus.

Target Turunkan 30 Persen Mobilitas Warga

Agus juga mengungkapkan jika pihaknya akan mengkaji beberapa hal. Salah satu yang jadi perhatian adalah pergerakan masyarakat yang harus tetap bekerja, agar peputaran ekonomi bisa tetap berjalan.

Di surat edaran terbaru Wali Kota Cirebon, lanjut Agus, tertulis upaya keseluruhan proses berupa penanganan termasuk penyekatan.

Angka Positif dan Angka Kesembuhan

penyekatan kendaraan saat ppkm darurat di cirebon

Penyekatan Kendaraan saat PPKM Darurat di Cirebon

©2021 Youtube Cirebon Bribin/Editorial Merdeka.com

Sementara itu terkait perkembangan terkini kasus Covid-19 di Kota Cirebon, Agus menjelaskan ada peningkatan kasus positif di wilayahnya. Namun penambahan kasus positif tersebut sebanding dengan meningkatnya angka kesembuhan.

Selain itu selama PPKM Darurat pihaknya telah mengumpulkan hasil denda perkara para pelanggar, melalui tindak pidana ringan (tipiring) yang terkumpul sebanyak Rp154 juta.

"Total biaya denda perkara tersebut keseluruhan akan masuk ke kas daerah," ujarnya.

(mdk/nrd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.

Baca Selengkapnya
Strategi Wali Kota Jaga Ketahanan Pangan di Kota Semarang
Strategi Wali Kota Jaga Ketahanan Pangan di Kota Semarang

Tidak hanya berhenti pada tanaman cabai, pihaknya juga mendorong Tim penggerak PKK untuk memproduksi komoditas lainnya.

Baca Selengkapnya
Polisi Datangi KPUD Depok Usai Viral Kisruh Hasil Hitung Cepat Sirekap & C1 Janggal
Polisi Datangi KPUD Depok Usai Viral Kisruh Hasil Hitung Cepat Sirekap & C1 Janggal

Pihak KPUD Depok juga sudah melakukan perbaikan terhadap kesalahan pembacaan dalam sistim Sirekap saat penghitungan sementara pemilihan presiden

Baca Selengkapnya