Kemenkumham Rencanakan Wisata Berbasis HAM di Jawa Barat, Begini Gambarannya

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), berencana mendirikan program wisata berbasis HAM di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenkumham,Mualimin Abdi pada Selasa (5/7), konsep wisata tersebut nantinya akan dikerjasamai dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

"Kami bekerja sama dengan Pemprov Jabar dalam pencanangan pariwisata berbasis HAM. Jabar memiliki objek wisata yang indah dan bagus," katanya di Museum Sri Baduga, Jalan BKR Kota Bandung, mengutip dari ANTARA.

Terdapat Fasilitas Pemenuhan HAM di Lokasi

innovationforum.co.uk

Dijelaskan Mualimin Abdi, yang dimaksud dengan pariwisata berbasis HAM ialah di setiap objek wisata harus ada tempat-tempat untuk memenuhi HAM bagi para pengunjung dan pegawainya.

"Contohnya, di tempat wisata, seperti hotel, ada yang mempekerjakan anak di bawah 18 tahun. Maka hak-hak afirmasinya harus dipenuhi, seperti hak beribadah, hak mendapat pendidikan yang layak, dan sebagainya," katanya.

Demikian juga dengan pengunjung, pengelola objek wisata harus memenuhi hak asasi manusia seperti tempat beribadah, tempat makan, toilet, dan sebagainya.

Jabar Jadi Pionir

Dikhawatirkan jika objek wisata tidak memedulikan aspek HAM dan mempekerjakan anak-anak, bisa mencuat ke media dan dunia internasional. Hal itu akan berdampak terhadap ditutupnya destinasi tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi pariwisata berbasis HAM harus terus dilakukan supaya masyarakat paham.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum turut menyambut baik dan mendukung program pariwisata berbasis HAM.

"Terlebih pencanangannya dilakukan di Jabar dan Jabar menjadi pionir dalam kegiatan ini," kata Wagub Uu.

Akan Disahkan Gubernur

Disebutkan Uu, program tersebut juga sejalan dengan penggalakan desa wisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

"Ke depan kami akan mengundang pihak-pihak terkait, seperti PHRI dan asosiasi pariwisata lainnya untuk membahas hal ini bersama Disparbud Jabar dan perwakilan dari 27 kabupaten kota," katanya.

Wagub Uu menambahkan selama ini, tidak semua pemangku kepentingan di lingkungan Pemprov Jabar tahu soal pariwisata berbasis HAM sehingga kebijakan ini akan dibuat peraturan gubernur.

"Jadi sebelum payung hukumnya dibuat pergub, perlu sosialisasi secara masif soal pariwisata berbasis HAM ini," kata Wagub Uu.