Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk pada 2012 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011. OJK memulai tugasnya sejak Januari 2013 sebagai lembaga pengawasan pasar modal Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan Bapepam dan lembaga keuangan (Bapepam-LK). Selanjutnya, mulai Januari 2014 OJK menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan Indonesia.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional agar mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kerja yang luas dan seimbang pada semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komperhensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Selain itu, program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fungsi OJK yakni berperan dalam mengawasi lembaga-lembaga atau industri keuangan secara terintegrasi. Di antara lembaga atau industri jasa keuangan yang diawasi OJK adalah lembaga perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga lembaga penyedia jasa keuangan lainnya.

Lebih jauh, berikut fungsi OJK lengkap dengan tujuan dan tugasnya yang telah dirangkum merdeka.com melalui liputan6.com dan jurnal.ubl.ac.id pada Selasa, (4/8/2020).

Fungsi OJK

Fungsi OJK secara umum adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Bisa dibilang bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini merupakan tampuk dari seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan negara Indonesia. Ada beberapa nila strategis yang menjadi landasan dalam penerapan fungsi OJK, di antaranya yaitu:

1. Integritas

Nilai strategis yang menjadi landasan dalam penerapan fungsi OJK pertama adalah integritas. Dalam hal ini, integritas diartikan bertindak secara objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Tentunya sebagai lembaga pengawas semua industri jasa keuangan, integritas harus dimiliki oleh semua orang di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena akan berdampak pada kepentingan orang banyak.

2. Profesionalisme

Nilai strategis yang menjadi landasan dalam penerapan fungsi OJK berikutnya adalah nilai profesionalisme yang dapat dimaknai bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Hanya orang-orang terbaiklah yang dapat menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena fungsi OJK sebagai tampuk seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.

3. Sinergi

Selanjutnya, sinergi juga bisa jadi nilai strategis dalam melaksanakan penerapan fungsi OJK. Nilai ini dapat berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

4. Inklusif

Sedangkan Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

5. Visioner

Terakhir adalah visioner yang dapat diartikan memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan, serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Tentunya fungsi OJK harus juga berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi landasan bagaimana lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mencapai tujuannya.

Tujuan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Maka dari itu, dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, per tanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran.

Tugas OJK

Bisa dijabarkan Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lainnya seperti dana pensiun, asuransi maupun lembaga lembaga keuangan lainnya.2. Singkatnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.3. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan4. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal