Dianggap Normal, Ini 5 Fakta Biaya Sewa Helikopter Rp600 Juta untuk Dinas Wagub Jabar
Merdeka.com - Belakangan beredar informasi dari berbagai pemberitaan, tentang anggaran sewa helikopter untuk dinas Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum yang mengejutkan publik.
Bagaimana tidak, biaya penyewaan helikopter tersebut dianggarkan sebanyak Rp600 juta, dengan nilai delapan paket terhitung sejak Februari hingga September 2021. Diketahui, masing-masing paket dialokasikan Rp75 juta per bulannya.
Atas hebohnya besaran sewa helikopter dinas tersebut, gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pun akhirnya buka suara. Berikut informasinya, melansir Merdeka dari Liputan6 Kamis (05/08).
Anggaran Tak Harus Dipakai untuk Sewa Helikopter
Dalam keterangan yang diperoleh wartawan, Uu menjelaskan jika besaran biaya sewa Rp600 juta tersebut sifatnya hanya sebagai cadangan. Ia menjelaskan, dana tersebut akan dianggarkan secara kondisional di mana jika dibutuhkan baru akan dipakai untuk sewa helikopter.
Uu menegaskan, jika tidak terpakai untuk anggaran perjalanan dinas, uang tersebut akan menjadi silpa atau dilakukan re-focusing jika dibutuhkan.
"Anggaran yang ada di sana itu hanya sebagai dana cadangan saja. Artinya kalau memang diperlukan dipakai, ini tidak harus habis ," kata Uu, Rabu (04/08).
Sewa Helikopter untuk Menjangkau Daerah Terpencil
Di keterangannya itu, ia turut menjelaskan jika upaya menyewa helikopter hanya untuk kunjungan darurat ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Kemudian, helikopter juga bisa dimanfaatkan untuk memangkas durasi kunjungan mengingat Jawa Barat membentang dengan 27 kabupaten dan kota.
"Ini memerlukan kecepatan dan ketepatan di saat kita harus datang ke daerah. Karena ada beberapa daerah yang terkonektivitas dengan baik. Atau pun ada bencana, kita harus datang dengan cepat atau yang lainnya," jelasnya.
Lebih Murah Dibanding Beli Helikopter
Uu menambahkan, jika anggaran untuk sewa helikopter senilai Rp600 juta juga masih dikatakan murah jika dibanding harus membeli langsung seharga Rp75 - Rp80 miliar.
Dengan harga Rp70 - Rp80 miliar, pihaknya masih harus menyisihkan anggaran lain untuk keperluan perawatan, biaya garasi hingga gaji pilot yang juga tak sedikit. Walau demikian Uu menyampaikan permintaan maaf jika adanya anggaran tersebut menghebohkan masyarakat.
"Adanya komentar masyarakat atas hal ini, menjadi bahan koreksi bagi kami. Dan kami menghaturkan maaf," tukas Ulum.
Dianggap Normal Ridwan Kamil
©2021 Merdeka.com
Sementara itu menanggapi secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil ikut menanggapi hebohnya jumlah anggaran Rp600 juta untuk sewa helikopter wakilnya, Uu Ruzhanul Ulum.
Menurut pemimpin tertinggi di Jawa Barat itu, jumlah demikian dianggap sebagai kenormalan dan helikopter bisa dipakai suatu saat jika kondisi di Jabar sudah sangat darurat.
"Jadi harus ada bab darurat dulu, baru itu dilakukan," ujar Ridwan Kamil mengutip akun YouTube Jabar Prov TV, di Bandung, Rabu, (4/8/2021).
Sudah Dialihkan untuk Pandemi Sebesar 70 Persen
Gubernur yang karib disapa Kang Emil itu menambahkan, saat ini besaran anggaran sewa helikopter tersebut sudah dilakukan re-focusing atau dialihfungsikan untuk penanganan pandemi sebesar 70 persen.
"Kan tetap juga ada ongkos-ongkos yang harus dibayar. Kita mengurangi potensi-potensi menggunakan heli swasta. Memang mahal ya," terang mantan Wali Kota Bandung itu
Seperti dilansir dari Laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP), turut ditampilkan anggaran operasional penyewaan helikopter untuk Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sebesar Rp600 juta.
Di laman SIRUP LKPP di hari Selasa, nilai pagu untuk pengadaan langsung penyewaan helikopter bagi mobilitas Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum senilai Rp75 juta dan total delapan paket perencanaannya yang dimulai pada Februari 2021 hingga September 2021 sehingga total pagu anggaran Rp600 juta.
(mdk/nrd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penjelasan Bawaslu Kabar Helikopter Anies Dilarang Mendarat di Tuban: Tak Ada Laporan akan Landing
Bawaslu mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Kapolres, tidak ada surat pemberitahuan dari Anies maupun panitia setempat untuk melakukan pendaratan.
Baca SelengkapnyaCak Imin Ngaku Relawan di Gresik Diintimidasi Aparat, Bakal Lapor Jokowi
Anies disebutnya kesulitan mendaratkan helikopter yang ditumpanginya, karena mendapat penolakan mendarat diberbagai tempat.
Baca SelengkapnyaHelikopter Perusahaan Tambang WBN Dilaporkan Hilang Kontak di Hutan Halmahera Tengah
Informasi diperoleh, helikopter milik PT IWIP jenis bel 429 PK – SWS membawa satu penumpang dan dua kru.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin: Helikopter Anies Kesulitan Mendarat di Tuban, Pinjam Lapangan Polisi Tapi Tak Diizinkan
Cak Imin menyebut, seharusnya semua fasilitas milik negara terbuka untuk sekedar pendaratan transportasi udara.
Baca SelengkapnyaMomen Jokowi dan Prabowo Meneropong Pesawat Tempur di Pangkalan TNI AU Iswahjudi Jatim
Selain meninjau kesiapan pesawat tempur, Presiden Jokowi juga menyaksikan penampilan atraksi udara.
Baca SelengkapnyaDalih Hasbi Hasan Pakai Helikopter ke Bali Bareng Windy 'Idol'
Hal itu diungkap Hasbi dalam nota Pleidoinya yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat
Baca SelengkapnyaPrabowo Cerita Dua Mesin Helikopternya Gangguan saat Menuju ke Sukabumi
Prabowo menyebut bantuan air ini terealisasi berkat kerja Universitas Pertahanan.
Baca SelengkapnyaDetik-Detik Helikopter Hilang di Halmahera, Pilot Sempat Lapor dengar Ledakan
Petugas Basarnas mengkonfirmasi kalau titik dugaan helikopter hilang tersebut berada di kawasan hutan.
Baca SelengkapnyaRespons Polda Jatim Soal Helikopter Anies Ditolak Pinjam Lapangan Polisi
Polisi tidak berani memberikan komentar banyak. Mereka hanya menyerahkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu.
Baca Selengkapnya