Merdeka.com - Kasus pemalsuan kepentingan dana keagamaan kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh seorang pria berinisial ES di wilayah Provinsi Banten.

Atas tindakannya itu, ia harus berurusan dengan hukum akibat menyunat dana hibah Pondok Pesantren dari total Rp117 juta yang disalurkan oleh Pemprov.

Seperti dilansir dari Liputan6, ES melakukan kejahatan tersebut dengan bermodus membuat pesantren fiktif. Seakan pesantrennya legal, sehingga mendapat bantuan dana hibah padahal institusi Islam miliknya tidak benar-benar ada.

"Kami sudah menetapkan tersangka ES dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana hibah ke ponpes di Banten," kata Kepala Kejati Banten, Asep Nana Mulyanan, seperti Merdeka lansir pada Selasa (20/04/2021).

Lantas bagaimana ia mendapatkan dana tersebut? Berikut informasinya

Diduga Sudah Dilakukan Sejak 2018

©2019 Merdeka.com

Terkait terungkapnya kasus penyunatan dana hibah tersebut, saat ini pihak Kejati Banten sedang mendalami kepastian sejak kapan ES menggelapkan dana hibah Pesantren dari Pemprov tersebut.

Pihak Kejati tengah memantau dana hibah sejak 2018 hingga 2020 kemarin. ES diketahui menggelapkan dana hibah pesantren di tahun 2020.

Kejati Banten kian mencurigai ES setelah mendapatkan laporan dari Gubernur Banten Wahidin Halim serta masyarakat terkait dugaan korupsi dana pesantren.

Menyunat Uang Rp17 juta hingga Rp30 juta

Dalam kasus tersebut, lanjut Nana, ES juga menggunakan modus memotong dana melalui rekening.

Caranya, saat dana sudah masuk ke rekening ponpes, ES langsung memotongnya atau meminta kembali dana tersebut. Padahal pesantren hanya mendapat bantuan sekitar Rp40 juta rupiah.

"Pelaku mengakui, memotong, misalkan menjanjikan ke pesantren dapat bantuan, tapi dipotong sekian. Dari data yang kami punya, setiap tahun (hibah pesantren) bertambah jumlah anggarannya," ungkapnya.

ES juga disebutkan kerap menjanjikan ke para pimpinan Pondok Pesantren bahwa akan mendapatkan dana hibah. Namun harus memberikan timbal balik kepada dirinya.

Hukuman yang Diterima

Adapun ES telah dijatuhi sanksi akibat melanggar Pasal 2 Ayat 1, juncto Pasal 18 Ayat 1 UU RI No 31 Tahun 1999 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.  

Tersangka ES saat ini juga sudah dikurung di balik jeruji Rutan Klas IIB Serang, guna memudahkan pihak berwenang dalam melakukan pemeriksaan secara intensif.

"Kami sudah menetapkan tersangka ES, dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana hibah ke ponpes di Banten," tambah Nana. 

Untuk diketahui, di tahun 2020 kemarin Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengalokasikan dana Rp117,78 miliar yang disalurkan kepada 3.926 pondok pesantren se-wilayah Banten.

"Perannya memotong, kami tidak akan menyebutkan jabatan yang bersangkutan, tapi memang mengakui dengan alat bukti yang cukup memotong," tambah Nana.