Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara resmi telah mencabut status tanggap darurat banjir yang sudah diberlakukan selama kurang lebih 7 hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2020. Dicabutnya status tanggap darurat ini seiring dengan mulai surutnya banjir besar yang sempat menerjang di wilayah Kabupaten Bekasi.

Menurut Muhammad Said selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi, status tersebut telah dicabut seiring kondusifnya wilayah terdampak banjir pekan lalu.

Banjir Telah Surut

Twitter: @naynaitsab

Dilansir dari http://bekasikab.go.id/, empat dari delapan kecamatan yang sempat terdampak banjir cukup parah sudah terlihat surut, sehingga masih tersisa empat lagi yang masih tergenang. Keempat kecamatan tersebut adalah Muaragembong, Babelan, Pebayuran, dan Setu dengan rata-rata tinggi permukaan banjir antara 20-80 sentimeter.

Intensitas Hujan Menurun

Muhammad Said juga menjelaskan bahwa intensitas hujan sudah cenderung menurun di wilayah Bekasi. Hal ini membuat pihaknya telah mencabut status tanggap darurat banjir yang telah ditetapkan selama 7 hari belakangan.

Walau begitu, Ia menjelaskan bahwa pihaknya tetap menyediakan petugas yang bersiaga dengan dibantu oleh anggota TNI, Polri serta para relawan dan komunitas untuk memantau kondisi terkini.

Wilayah Terdampak Telah Kondusif

Twitter: @joansW1

Muhammad Said menambahkan bahwa status tanggap darurat sendiri ditetapkan bila 50 plus 1 wilayah sudah terkena bencana, termasuk fasilitas umum yang tidak bisa digunakan hingga mengganggu aktivitas warga secara keseluruhan.

"Sedangkan saat ini kondisinya sudah kondusif," kata Muhammad Said, Senin (02/03).

Penyebab Ditetapkannya Tanggap Darurat Banjir Bekasi

Status tanggap darurat diberlakukan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja pada pekan lalu setelah banjir melanda 41 desa di 20 kecamatan di Kabupaten Bekasi yang mengakibatkan 13.771 KK terdampak banjir.

Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status tanggap darurat yang dimulai sejak 25 Februari sampai dengan 2 Maret 2020.