Merdeka.com - Provinsi Jawa Barat sejauh ini masih menjadi daerah dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat yang digelar bersama para menteri dan gubernur se-Indonesia secara virtual pada Rabu (07/01/2021) lalu.

Atas dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membuat kebijakan dengan memberlakukan kegiatan Work From Home (WFH) di beberapa daerah.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kebijakan yang mulai berlaku tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 tersebut, akan diterapkan di sejumlah daerah seperti Bandung Raya serta Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi).

“Pak Presiden menyampaikan, untuk pandemi agar para kepala daerah segera memfokuskan persiapan perencanaan WFH untuk daerah-daerah yang memang kenaikannya agak tinggi termasuk Jawa Barat. Jadi Jawa Barat yang akan melakukan WFH itu ada di Bodebek dan Bandung Raya,” ucapnya seperti dilansir laman Pemprov Jabar.

Aturan WFH di Beberapa Wilayah

©2020 Merdeka.com/pxhere.com

Beberapa aturan mengacu pada Undang-Undang yang telah dilengkapi Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020, dijelaskan, membatasi tempat kerja dengan work from home 75% dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat, kemudian dilakukan juga pembelajaran secara daring.

Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, boleh tetap beroperasi 100%. Dengan catatan adanya pengaturan tentu jam operasional, kapasitas serta menjaga protokol kesehatan secara ketat.

“Melakukan pembatasan terhadap jam buka daripada kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 kemudian makan dan minum di tempat maksimal 25% dan pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan,” sebutnya

Sektor Konstruksi Bisa Tetap Berjalan 100%

Dalam kebijakan tersebut, juga memperbolehkan aktivitas konstruksi dengan pengetatan protokol kesehatan. Mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Dalam aturan itu, juga disebutkan bahwa tidak mengizinkan adanya aktivitas di tempat umum, termasuk kegiatan sosial budaya. Kegiatan tersebut harus dihentikan sementara. Juga adanya pembatasan kapasitas dan jam moda transportasi yang wajib diatur.

Penerapan PPKM

Liputan6 ©2020 Merdeka.com

Selain itu, gubernur yang akrab dipanggil Kang Emil tersebut juga mengeluarkan imbauan lainnya berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut Emil, PPKM serupa dengan PSBB, bedanya hanya di beberapa sektor saja. Seperti tempat kerja/perkantoran, kegiatan belajar mengajar, restoran/tempat makan, mal/pusat perbelanjaan dan tempat ibadah.

"Yang PSBB (PPKM) tidak seprovinsi, yang PSBB adalah yang kasusnya dianggap paling tinggi, jadi saya rasa tidak akan berpengaruh terlalu besar karena produktivitas tetap harus jalan dan ini bukan hal yang tidak diprediksi. Bedanya, proses PSBB (PPKM) sekarang ada penyemangat, yaitu berbarengan (rencana) vaksinasi," ujarnya.

Indikator Penerapan Wilayah PPKM di Jabar

Terdapat beberapa indikator yang menjadi pertimbangan Emil dalam menerapkan kebijakan baru tersebut. Di antaranya, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat aktif nasional ditambah tingkat keterisian rumah sakit (BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen. 

"Jadi hari-hari ini atau jelang 11 Januari, Pak Sekda sudah saya perintahkan untuk berkoordinasi ke kepala daerah. Karena kebijakan macam-macam, ada WFH 75%, 50%, 30%, tergantung zona. Jadi kami akan proporsional," tegas Emil.