KONI Kutim minta bantuan Kejari untuk dapatkan hibah

Penulis: Imran Amir
Kamis, 20 Juni 2013 17:32:51
KONI Kutim minta bantuan Kejari untuk dapatkan hibah
Kategori Uang





Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Kabupaten Kutai Timur, secara khusus meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri Sangatta (Kajari Sangatta) terkait dengan Pencairan dana hibah dari pemerintah kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA) Kutim.

Menurut Sekjen Koni Kutim, Rudi Hartono, dana yang dijanjikan Pemkab Kutim yang akan diserah Ke KONI sebesar 5 milliar rupiah melalui dana APBD Kutim Tahun 2013, hingga saat ini sulit untuk dicairkan karena adanya PP No.39 Tahun 2013 tentang dana bansos dan dana hibah.

Rudi mengatakan, Kekhawatiran Disporo dalam hal ini, menjadi penyebab Sulitnya dana itu Untuk cair, sedangkan dana itu sangat dibutuhkan Untuk melakukan Pembinaan di masing cabang olahraga (Ccbor) yang bernaung di KONI Kutim saat ini. Selain itu saat ini KONI Kutim juga kesulitan membayar gaji karyawan yang bekerja untuk KONI.

"Kami meminta telaah hukum ke kejari terkait dengan pencairan dana hibah itu untuk KONI, agar permasalahan hukum yang dikhwatirkan pihak DISPORA Kutim, hingga tidak merekomendasikan pencairan dana hibah tersebut,"ujar Rudi Hartono Kepada wartawan Rabu (19/6) saat bertandang ke Kejari Sangatta.

Rudi lebih lanjut mengatakan, dia akan meminta secara Khusus kepada Kejari Sangatta, untuk dapat mentelaah hukum tentang pencairan hibah itu, sebab ada kekhwatiran DISPORA, jika dana itu cair akan berinplikasi hukum karena dia meminta telaah hukum Ke Kejari agar permasalahan ini bisa lebih jelas dan dana KONI dapat dicairkan dengan segera.

"Langkah Ini dapat memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini, dengan harapan dana untuk Pembinaan CABOR dapat segera di cairkan."tutur Rudi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta (Kajari Sangatta), membenarkan permintaan telaah hukum tersebut, Namun pihaknya masih akan mempelajari Lebih lanjut telaah Hukum itu. Menurutnya saran apa yang akan diberikan, sebab ini menyangkut masalah hukum termasuk PP No.39 tahun 2012.

"Dalam PP No.39 tahun 2013 ternyata ada beberapa organisasi yang bisa mendapatkan dana hibah terus menerus, atau rutin setiap tahunnya, diantaranya KONI, KNPI, PKK, dan Pramuka, namun kami akan mempelajari ini dulu, terutama terkait dengan aturan lain, sebelum memberikan telaah secara Hukum" ujar Didik.


Artikel ini ditulis oleh : Imran Amir

  • Merdeka.com tidak bertanggung jawab atas hak cipta dan isi artikel ini, dan tidak memiliki afiliasi dengan penulis.
  • Untuk menghubungi penulis, kunjungi situs berikut : warta kutim dot com

Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya



Komentar Anda


BE SMART, READ MORE

LATEST UPDATE
  • Tabrakan di Jakarta, calon perseorangan nyaris tak ikut tes di KPUD
  • Wanita bertato jadi korban penganiayaan di Jalan Tol Bali
  • KPI sebut 10 stasiun TV layak dapat izin perpanjangan penyiaran
  • NasDem ingatkan PDIP, tim kampanye Ahok jalur resminya terdaftar KPU
  • Ruhut dan Hayono bakal dipanggil Komisi Pengawas Demokrat
  • Prediksi Borussia Monchengladbach vs Barcelona 29 September 2016
  • Ridwan Kamil klaim 88,8 persen warga bandung puas dengan kinerjanya
  • Ahok puas dengan keterangan 2 saksi ahli soal aturan cuti petahana
  • Pasar Soekarno direnovasi, pendapatan pedagang malah lebih rendah
  • Ibu ini tega suruh selingkuhannya setubuhi anaknya hingga hamil
  • SHOW MORE