Merdeka.com - Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945, K.H. Wahid Hasyim langsung menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Pada Kabinet Presidensial yang pertama, dia sempat menjabat sebagai Menteri Negara. Begitu pun ketika Kabinet Sjahrir III (November 1946–Juli 1947), dia kembali menjabat sebagai Menteri Negara.

Sepak terjangnya dalam pemerintahan dilanjutkan dengan perannya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia selama 3 Kabinet berturut-turut. Mulai dari Kabinet Hatta, Natsir hingga Sukiman. Selama menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, Wahid Hasyim sempat melakukan beberapa reformasi terutama pada masalah ibadah haji.

Meski menjabat sebagai Menteri Agama, Wahid Hasyim tidak pernah sekalipun memanfaatkan kedudukannya agar dapat secara bebas melakukan ibadah haji.

Jumlah jemaah haji Indonesia sempat mengalami penurunan ketika masa awal kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya fatwa oleh K.H. Hasyim Asyari selaku pemimpin Masyumi. Dia menyatakan bahwa "Haji tidaklah wajib di masa berperang".

Mendirikan Yayasan Panitia Haji Indonesia

Persoalan ini kemudian dijadikan Maklumat Menteri Agama No. 4 Tahun 1947. Namun, jumlah jemaah haji mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 1949. Terutama setelah pengakuan kedaulatan RI. Oleh sebab itu, K.H. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama pada periode tersebut menjadikan haji sebagai permasalahan utama.

Dalam buku Wahid Hasyim: Untuk Republik dari Tebuireng, dijelaskan bagaimana K.H. Wahid Hasyim menjadikan jemaah haji sebagai persoalan yang penting. Hal ini tergambar dalam tulisannya di Mimbar Agama edisi 17 Agustus 1951.

"Anggota Jemaah haji Indonesia umumnya orang dari lapisan bawah yang agak mampu, tapi kurang pengetahuan agama dan pengetahuan umum, mereka mengeluarkan semua biaya berhajinya dengan keyakinan untuk ibadah, sehingga mereka tak peduli besarnya biaya yang dikeluarkan. Hal ini menyebabkan mereka menjadi mangsa empuk bagi orang-orang yang tega mengambil kesempatan”.

Pada masa itu, ibadah haji dikelola oleh para syekh yang ada di Indonesia. Para syekh ini biasa menghimpun 10 orang calon haji dan dia mendapat jatah haji secara cuma-cuma. Selama perjalanan, para penumpang ini kurang mendapat pemahaman yang memadai.

Bahkan, tak jarang mereka menjadi korban obral hal bohong yang dijanjikan para syekh. Seperti doa mustajab atau ancaman kutukan bagi jemaah rewel. Beberapa dari mereka juga banyak yang tersesat karena tidak hafal dengan syekh yang memimpin rombongannya.

Dari permasalahan tersebut, K.H. Wahid Hasyim berinisiatif mendirikan Yayasan Panitia Haji Indonesia pada 21 Januari 1950. Pengurusnya adalah K.H. M. Sudjak (ketua), K.H. Wahab Hasbullah (wakil), Muhammad Saubani (sekretaris), Abd. Manaf (bendahara), serta Ki Bagus Hadikusumo, R. Muljadi Djojomartono, dan K.H. M. Dachlan sebagai pembantu.

Selain itu, untuk menjamin keamanan dari lembaga ini K.H. Wahid Hasyim juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 6 Februari 1959 yang menetapkan Panitia Haji Indonesia sebagai satu-satunya badan resmi yang menyelenggarakan haji di Indonesia.

Tidak Aji Mumpung sebagai Menteri Agama

Tak hanya membentuk lembaga haji, K.H. Wahid Hasyim juga menyiapkan akomodasi bagi para jemaah haji. Pada tahun 1951, pemerintah sudah menyiapkan kapal-kapal dari Kongsi Tiga dan Inaco. Tetapi hanya mampu membawa 11.000 dari 14.000 calon haji.

Maka dari itu, untuk melengkapi kekurangannya K.H. Wahid Hasyim bersama tim pergi ke Jepang untuk memperoleh kapal tambahan. Setelah menempuh perjalanan dari Bangkok dan Hongkong, K.H. Wahid Hasyim tiba di Tokyo pada 1 April 1952. Tujuan dari perjalanannya itu adalah mendapatkan kapal yang murah untuk jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Pada tahun itu pemerintah memang berencana untuk memberangkatkan 14.000 calon haji.

"Suatu jumlah yang lebih tinggi dari tahun-tahun yang sudah, yaitu untuk mengurangi rasa kecewa di kalangan kaum muslimin, agar tiada timbullah kemungkinan bahwa mereka itu digunakan oleh mereka yang tidak menginginkan keteguhan Negara RI," tulis Wahid Hasyim dalam Laporan Perjalanan Ke Jepang.

Hasil dari perjalanan tersebut adalah keberhasilan. Setelah 18 hari di Jepang, Wahid Hasyim berhasil mendapat kapal milik maskapai Osaka Sissen Kaisha.

Meski menjabat sebagai Menteri Agama yang bisa memanfaatkan tiket haji gratis, K.H. Wahid Hasyim tidak aji mumpung dan memanfaatkan situasi tersebut.

"Beliau dari dulu enggak (memakainya), karena itu bukan hak beliau. Itu hak jabatan beliau," ujar Chadijah Lily Wahid yang merupakan putri Wahid Hasyim.

Reporter Magang: Muhammad Rigan Agus Setiawan