Merdeka.com - Pasca perundingan Linggarjati pada 10 hingga 15 November 1946, sejumlah perjanjian turut disepakati oleh tiga belah pihak yakni Belanda, Inggris dan Indonesia. Beberapa poin yang disahkan yakni mengakui kedaulatan beberapa wilayah Indonesia secara de facto, Belanda harus kembali ke negara asalnya serta membentuk negara persemakmuran RIS di bawah pimpinan Ratu Wilhelmina.

Sayangnya, kesepakatan itu tak berlangsung lama sampai akhirnya Belanda kembali berambisi untuk merebut Republik Indonesia lewat agresi militer ke-I pada 21 Juli – 5 Agustus 1947. Pelaksanaannya sendiri dipimpin oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Mook.

Saat itu sejumlah wilayah di Jawa Barat turut menjadi sasaran hingga menimbulkan kekacauan seperti di karesidenan Cirebon (Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Agaknya peristiwa ini membuat pusat pemerintahan ibu kota di sana terpaksa dipindahkan secara darurat ke wilayah Desa/Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan.

“Berdasarkan Keputusan Dewan Pertahanan Karesidenan Cirebon dan Brigade V Siliwangi, pada akhir Juli 1947 pusat pemerintahan Karesidenan Cirebon secara resmi pindah ke Ciwaru (Kabupaten Kuningan).” Mengutip laman historyofcirebon, (6/2).

Upaya Melindungi Masyarakat Karesidenan Cirebon

Kuningan, Jawa Barat

©2022 Merdeka.com

Penetapan wilayah Kuningan, khususnya Ciwaru sebagai Ibu Kota Darurat Keresidenan Cirebon pada 27 Juli 1947 membuat arus pengungsian dari berbagai unsur, seperti pemerintahan, militer dan penduduk sipil di wilayah Cirebon berdatangan silih berganti.

Masyarakat sekitar turut menyambut baik peristiwa itu dengan merelakan rumah-rumah mereka untuk dijadikan tempat beristirahat serta barak pengungsian, termasuk dijadikan kantor pemerintahan sementara.

“Ciwaru mendadak dibanjiri pengungsi sebagian lagi menyebar ke desa di wilayah Kecamatan Ciwaru seperti Desa Citundun dan Desa Pabuaran yang sekarang menjadi Desa Linggajaya Kecamatan Karangkancana” tulis Rinaldo Pratama, dalam Kecamuk Revolusi Kemerdekaan di Kuningan, Jurnal Candrangkala, Universitas Negeri Jakarta (2018)

Warga Ciwaru Menyerang Belanda Diam-diam

Dalam melancarkan aktivitas pemerintahan karesidenan Cirebon di Ciwaru, Kuningan, sejumlah unsur masyarakat turut membantu pasukan Komando Brigade V Divisi Siliwangi pimpinan Letkol Abimanyu. Mereka bergerilya di perbukitan dan kawasan hutan, dekat Ciwaru untuk menumpas Belanda.

Adanya bantuan dari rakyat, membuat pasukan militer Indonesia serta divisi Siliwangi selalu memperoleh informasi mengenai keberadaan serta gerak gerik musuh yang bersenjata. Hal ini karena kepiawaian rakyat Ciwaru yang berada di sekeliling musuh dan bergaul dengan para pasukan Belanda.

Saat itu Belanda tidak mengetahui jika rakyat sipil Kuningan (Ciwaru) turut membantu pergerakan pejuang tanah air. Dengan bantuan itu, pintu menuju markas dan tempat tidur musuh akhirnya bisa diketahui guna mempermudah pasukan Siliwangi untuk menciptakan serangan tiba-tiba dari pejuang yang tidak berseragam.

Menjadi Desa Maju

Dipilihnya Ciwaru sebagai pusat pemerintahan darurat Karesidenan Cirebon membuat kawasan yang sebelumnya terpencil, dan tidak teraliri listrik menjadi maju. Rumah-rumah warga banyak yang berubah fungsi menjadi pusat-pusat adminstrasi.

Kecamatan Ciwaru yang saat itu dipimpin Soemarno (Dewan Harian Cabang Angkatan '45 Kabupaten Kuningan) terletak di kaki bukit Gunung Tilu dan berjarak sekitar 30 km sebelah tenggara kota Kuningan, atau sekitar 70 km sebelah selatan Kota Cirebon yang menjadi pusat pasukan Belanda.

Karesidenan Cirebon sendiri ketika itu dipimpin oleh Residen Hamdani, dengan Sekretarisnya Abdurahman. Beberapa pejabat juga turut menjalankan tugasnya dari Ciwaru seperti Kepala Bagian Umum Hartono Sugra, Komisaris Polisi Amanan, Bupati Kuningan Asikin Nitiatmaja, dan Wedana Luragung Abdul Saleh.

Pusat Karesidenan Cirebon sendiri kembali dipindahkan dari Ciwaru ke Cirebon pada tanggal 1 Januari 1950.