Cerita Pemimpin Redaksi Suluh Indonesia Terakhir

Merdeka.com - Bagaimana nasib sebuah koran yang pernah sukses tiba-tiba sirna usai terjadinya Insiden 30 September 1965.

Penulis: Hendi Jo

TAHUN 1965, bandul politik pemerintahan Presiden Sukarno bergerak ke arah kiri. Partai Nasional Indonesia (PNI) pun tak luput dari situasi tersebut. Juli 1965, terjadi pembersihan 'orang-orang kanan' di tubuh kaum marhaen. Sebagai kader yang pro kubu Osa Maliki, Isnaeni pun tidak lepas dari sapu pembersih: dia diturunkan sebagai Pemred Sulindo. Namun yang mengejutkan, Ketua Umum PNI Ali Sastroamidjojo menunjuk Satya Graha sebagai pengganti Isnaeni.

"Isnaeni sempat bertanya apakah saya akan menerima pengangkatan itu? Saya tegas saja berkata, tentu saja karena saya tak mau Sulindo yang saat itu sudah sangat besar hancur karena konflik politik di tubuh partai," kenang Satya.

Di bawah Satya Graha, Sulindo semakin membesar dan disegani. Itu terus berlangsung hingga meletuslah Insiden 30 September 1965: enam jenderal diculik dan dibunuh di Lubang Buaya, termasuk Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani.

Sabtu, 2 Oktober 1965, Presiden Sukarno mengangkat Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Yani yang saat itu masih belum jelas keberadaannya. Namun di lain pihak, Markas Besar Angkatan Darat justru menetapkan Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto sebagai pengganti Yani.

"Secara terbuka, untuk kesekian kali Angkatan Darat menentang perintah Bung Karno," ujar Satya.

Tentu saja situasi tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, termasuk media massa. Namun, sebagai pemred, Satya Graha tak ingin lama diombang-ambing ketidakjelasan. Untuk memenuhi unsur keadilan dalam pemberitaan maka dia memutuskan Sulindo memuat kedua versi pengangkatan tersebut pada edisi Minggu, 3 Oktober 1965.

"Saya tak menyangka koran yang memuat berita tersebut menjadi penerbitan kami yang terakhir, setelah itu kami dilarang terbit dan tenggelam," kenangnya.

Dua hari setelah dilarang terbit, terjadi ketidakjelasan koordinasi di antara awak Sulindo. Untuk memperjelasnya, maka Satya berangkat menuju kantor redaksi sekaligus percetakan yang saat itu beralamat di Jalan Pintu Besi No. 31, Pacenongan, Jakarta Pusat.

Namun setiba di sana, betapa kaget dan bersedihnya Satya, saat menyaksikan kantor Sulindo sudah diobrak-abrik dan dikuasai oleh massa sayap kanan PNI. Semua isi kantor dikeluarkan, termasuk mesin-mesin cetak mutakhir yang dimiliki Sulindo. Ruangan-ruangan redaksi sudah tak beraturan lagi karena dipenuhi oleh massa yang tidur-tiduran dan bercengkrama seenaknya.

Nasib buruk pun kemudian menghampiri Satya pada 18 Oktober 1965. Ceritanya, dia dan John Lumingkewas (aktivis GMNI) akan tengah mencari keberadaan karib mereka, Karim DP (Ketua PWI) yang katanya tengah bersembunyi di Bandung. Karim menjadi buronan tentara karena namanya tercantum sebagai anggota Dewan Revolusi yang pada 1 Oktober 1965 diumumkan oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, sesampai di Bandung Satya dan John justru ditangkap oleh para petugas dari Kodam VI Siliwangi. Mereka kemudian dikirim ke Jakarta dan dimasukan ke dalam Rumah Tahanan Salemba.

"Kami ditempatkan di Blok N dalam sel yang terpisah," kenang Satya.

Di blok tersebut, Satya disatukan dengan beberapa gembong G30S seperti Letkol Untung, Kolonel Abdul Latief dan Nyono. Usai diperiksa secara intensif, dia lantas dipindahkan ke Blok Q bersama para seniman yang dianggap kiri, antara lain Pramoedya Ananta Toer dari Lembaga Kebudayaan Rakyat, onderbouw PKI dan Sitor Situmorang dari Lembaga Kebudayaan Nasional, onderbouw PNI.

Di Blok Q itulah, Satya berkesempatan mencicipi 'makanan istimewa' buatan para tahanan PKI. Ceritanya, begitu tiba Satya langsung disuguhi nasi gulai. Tanpa banyak pertimbangan, Satya langsung menyantap suguhan tersebut. Ternyata rasanya enak.

"Enak sekali gulai ini. Bisa juga ya kalian dapat daging kambing,” ujar Satya.

"Mana ada kambing di sini Bung," jawab salah satu dari tahanan PKI tersebut.

"Lha ini jadinya daging apa?" tanya Satya agak terkejut.

"Ya daging itu," kata seorang tahanan PKI lainnya sembari menunjuk seekor tikus besar yang sedang merayap pelan di got. Walau agak mual, untuk menghormati para penjamunya, Satya tetap meneruskan makan.

Lima tahun lamanya Satya ditahan. Tanpa pengadilan, tanpa pemberitahuan status hukum yang jelas. Hingga pada suatu hari di tahun 1970, pemerintah Soeharto membebaskannya begitu saja.