Merdeka.com - Begitu ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Nasional (KKN) yang pertama, Soekanto langsung dihadapkan dengan kerumitan masalah keamanan negara.

Penulis: Hendi Jo

Pasca Jepang menyerah kepada Sekutu pada 14 Oktober 1945, upaya repatriasi terhadap tentara Jepang terus dilakukan di seluruh Indonesia. Pihak Inggris yang mewakili Sekutu lantas melibatkan pemerintah Republik Indonesia. Termasuk saat mengirimkan 90 prajurit Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang) ke Kalijati, sebelum mereka dikirim pulang ke negaranya.

"Pemerintah RI membekali rombongan Kaigun itu dengan surat jalan yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno dan Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo," ungkap sejarawan Rushdy Hoesein.

Faktanya, surat jalan itu tak berlaku. Saat kereta api yang membawa para anggota Kaigun melintasi wilayah Bekasi pada pertengahan Oktober 1945, alih-alih dibiarkan lewat, para pejuang Indonesia malah menahannya.

Saat pemeriksaan itulah terdengar suara tembakan dari dalam kereta api. Demi mendengar tembakan tersebut, tanpa banyak pertimbangan, massa rakyat dan laskar menyerbu ke dalam kereta api: membawa para serdadu Jepang itu dan menyembelihnya di pinggir Kali Bekasi.

"Karena jumlahnya lebih sedikit dibanding massa, pasukan TKR yang diserahi tanggungjawab tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Rushdy.

Laksamana Maeda Murka

Penyembelihan massal terhadap 90 prajurit Kaigun itu tentu saja menimbulkan kehebohan di Jakarta. Para pejabat RI panik. Sementara para pejabat Sekutu meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah RI atas kejadian itu. Menanggapi peristiwa tersebut, Laksamana Muda Tadashi Maeda sendiri sangat marah.

Komandan Penghubung Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang di Jakarta itu lantas melayangkan protes keras kepada pemerintah RI.

Presiden Sukarno kemudian mengutus Kepala Kepolisian Nasional RI Komisaris Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo bersama seorang staf Departemen Luar Negeri RI bernama Boediarto untuk menghadap Maeda. Saat bertemu sang laksamana, tentu saja kedua pejabat RI itu disemprot habis-habisan.

"Kejadian ini dapat menjadi bukti kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki pendirian yang teguh!" ujar Maeda.

Soekanto berusaha tidak terpancing amarah yang dilontarkan Maeda. Setelah meminta maaf terlebih dahulu, dia kemudian mengatakan bahwa insiden di stasiun Bekasi tersebut di luar kemampuan Pemerintah RI.

"Memang benar hanya Pemerintah RI yang memiliki hak melakukan hukuman mati, tapi seperti yang Tuan ketahui, Bekasi merupakan daerah yang belum sepenuhnya tunduk kepada hukum pemerintah Republik Indonesia," demikian penjelasan Soekanto seperti dikutip dalam ‘Material on Japanese Military Administration in Indonesia’ yang dikeluarkan oleh Institut Ilmu Sosial Universitas Waseda, Jepang.

Menghadap Bung Karno

Setelah dilakukan pendekatan politik secara intens oleh pemerintah RI, Maeda akhirnya dapat dibuat maklum. Namun, dia memberi catatan bahwa kejadian itu harus menjadi yang terakhir dan pemerintah RI wajib mengantisipasi terjadinya insiden serupa secara serius.

"Jika dibiarkan saja, maka tak mustahil kejadian di Bekasi itu akan merajalela di mana-mana," ungkap Maeda.

Usai dimarahi Maeda, Soekanto langsung datang ke Pegangsaan Timur. Secara rinci, dia melaporkan soal itu kepada Presiden Sukarno. Sebagai bentuk tanggung jawab dan permintaan maaf terhadap insiden tersebut, sang presiden lantas mengunjungi Bekasi pada 25 Oktober 1945.

Di depan rakyat Bekasi, Sukarno memohon agar semua pihak menaati setiap perintah yang datang dari pemerintah RI dan melarang keras para pejuang untuk melakukan lagi upaya-upaya pencegatan kereta api.

"Insiden Kali Bekasi merupakan salah satu ujian pertama bagi Soekanto yang baru dua bulan diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Kepala Kepolisian Nasional," ujar Rushdy.