Hendrawan Supratikno

"Tak ada yang perlu dimaknai atau ditafsirkan secara berlebihan. 2023-2024 masih jauh," ucapnya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang juga mengatur investasi industri minuman keras (miras) sebenarnya dinilai memiliki tujuan baik. Perpres tersebut akan membatasi peredaran miras ilegal.

Elektabilitas Risma moncer di survei Pilgub DKI yang dirilis lembaga riset Median dengan 23,5 persen.

Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno merespons dugaan partai Demokrat itu. Dia menyebut, mengaitkan penundaan RUU Pemilu untuk mencalonkan Gibran di DKI adalah prasangka buruk.

PDIP menilai penolakan terhadap revisi UU Pemilu mengacu pada regulasi sebelumnya. Di mana, Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2024. Maka dari itu, aturan mesti dijalankan sebaik-baiknya dengan pengawasan publik.

Dia bilang, pandangan presiden pasti akan didengar oleh parpol di DPR. Menurutnya, tiap pembentukan UU akan dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Partai Demokrat menuding Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berupaya merebut paksa Demokrat untuk kepentingan Pilpres 2024. PDIP menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah khayalan belaka.

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno menilai, insentif yang diberikan tersebut relatif permanen sehingga tentu akan memberi kenyamanan bagi investor asing untuk masuk ke dalam LPI.

"Jangan terpana dengan bumbu-bumbu dan retorika persidangan. Proses masih panjang, jangan terperangkap sikap-sikap sesaat. Lobi-lobi politik terus berlangsung. Sinyal-sinyal aspirasi terus disampaikan," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Senin (25/1).

Anggota Baleg DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menilai direvisinya UU Pemilu sudah melalui kajian. Dia tidak memungkiri adanya angka ambang batas memang terasa berat bagi parpol baru.

Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, gaya blusukan Risma menginspirasi pejabat agar semangat mengabdi. Hal itu bisa menjadi kritikan terhadap birokrat yang sibuk melayani diri sendiri.

Sebelumnya, Budi adalah Wakil Menteri BUMN. Budi sama sekali tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan. Budi berasal dari kalangan profesional dengan gelar Sarjana Fisika Nuklir lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB)

Menurutnya, kejadian penyalahgunaan kewenangan kerap terulang. Kata dia, ada yang salah dalam desain sistem perpolitikan di Indonesia.

Hendrawan menyinggung pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol pada periode lalu berhenti. Pro dan kontra saat itu tidak berbeda dengan kondisi sekarang. Hendrawan yakin jika diteruskan maka hasilnya akan serupa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen secara year on year (yoy/tahunan) dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Angka minus ini menyusul pertumbuhan yang juga negatif di kuartal II, sebesar (minus) -5,32 persen.

Revisi teknis itu juga sudah dikirimkan kepada pimpinan Badan Legislasi tanpa perlu melalui Panja kembali.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Doni Primanto Joewono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menggantikan posisi Erwin Rijanto. Doni menang dengan dua calon lainnya, yakni Juda Agung dan Aida S Budiman.

Apalagi di tengah masa sulit Covid-19, suatu kewajaran bila petinggi bertukar pikiran untuk mengatasi dampak virus corona.

Golkar bukan kekhawatiran dalam pemerintahan. Justru tiga partai lain pro pemerintah harus yang menjadi sorotan. NasDem, PKB dan Hanura.

"Ketika orang diangkat menjadi menteri, dia harus siap menjadi sorotan publik, dia harus siap dievaluasi setiap saat. Siap untuk mendapatkan rapor merah,"