Hendrawan Supratikno

Lembaga survei Suara Milenial Institute merilis survei terbaru tentang elektabilitas partai politik. Disebutkan partai-partai mengalami penurunan elektabilitas karena dinilai publik kurang memberi sumbangsih dalam penanganan pandemi Covid-19.

Soal siapa di balik peristiwa itu, Hendrawan tak ingin menduga. Tim PDIP di Jawa Timur tengah memproses hukum. Pengurus di Jakarta tengah menunggu perkembangan kasus tersebut.

Hendrawan tak masalah sosialisasi Capres dilakukan pada masa pandemi. Pasalnya, acara-acara sosialisasi tokoh biasanya tidak diisi acara tunggal. Namun, sambil sosialisasi protokol kesehatan, disisipkan program partai dan peluang pencalonan tokoh.

Hendrawan memahami bahwa saat ini adalah masa-masa sulit. Dia berharap situasi dan kondisi sekarang tidak membuat negara lemah menangani pandemi.

Dia mengungkapkan, harus ada parameter yang objektif untuk dinilai, sehingga pertimbangan yang diambil tidak subjektif. Sehingga nantinya tugas dan fungsi wakil menteri dapat optimal dalam membantu kinerja menteri.

Hendrawan menuturkan, PDIP memiliki sahabat-sahabat yang tersebar di partai politik yang ada. Komunikasi pun terus terjalin demi kebersamaan dan persatuan.

PDIP dalam memberikan tiket calon presiden akan banyak mempertimbangkan. Keputusan apakah Ganjar bakal dilirik atau tidak berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDI Perjuangan mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup besar dalam survei Indikator Politik Indonesia terbaru. Tren elektabilitas partai berlambang banteng moncong putih ini naik kurang lebih 5 persen. Dari 20,9 persen pada Maret 2021 menjadi 25,3 persen pada April 2021.

"Bu Puan lebih banyak bergerak di 'hilir' (fraksi, eksekutif dan hubungan antarlembaga), Mas Nanan lebih banyak di 'hulu' (konsolidasi partai, penempatan kader di badan/organisasi sayap)," jelas Hendrawan.

"Tak ada yang perlu dimaknai atau ditafsirkan secara berlebihan. 2023-2024 masih jauh," ucapnya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang juga mengatur investasi industri minuman keras (miras) sebenarnya dinilai memiliki tujuan baik. Perpres tersebut akan membatasi peredaran miras ilegal.

Elektabilitas Risma moncer di survei Pilgub DKI yang dirilis lembaga riset Median dengan 23,5 persen.

Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno merespons dugaan partai Demokrat itu. Dia menyebut, mengaitkan penundaan RUU Pemilu untuk mencalonkan Gibran di DKI adalah prasangka buruk.

PDIP menilai penolakan terhadap revisi UU Pemilu mengacu pada regulasi sebelumnya. Di mana, Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2024. Maka dari itu, aturan mesti dijalankan sebaik-baiknya dengan pengawasan publik.

Dia bilang, pandangan presiden pasti akan didengar oleh parpol di DPR. Menurutnya, tiap pembentukan UU akan dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Partai Demokrat menuding Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berupaya merebut paksa Demokrat untuk kepentingan Pilpres 2024. PDIP menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah khayalan belaka.

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno menilai, insentif yang diberikan tersebut relatif permanen sehingga tentu akan memberi kenyamanan bagi investor asing untuk masuk ke dalam LPI.

"Jangan terpana dengan bumbu-bumbu dan retorika persidangan. Proses masih panjang, jangan terperangkap sikap-sikap sesaat. Lobi-lobi politik terus berlangsung. Sinyal-sinyal aspirasi terus disampaikan," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Senin (25/1).

Anggota Baleg DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menilai direvisinya UU Pemilu sudah melalui kajian. Dia tidak memungkiri adanya angka ambang batas memang terasa berat bagi parpol baru.

Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, gaya blusukan Risma menginspirasi pejabat agar semangat mengabdi. Hal itu bisa menjadi kritikan terhadap birokrat yang sibuk melayani diri sendiri.