Hendrawan Supratikno

Apalagi di tengah masa sulit Covid-19, suatu kewajaran bila petinggi bertukar pikiran untuk mengatasi dampak virus corona.

Golkar bukan kekhawatiran dalam pemerintahan. Justru tiga partai lain pro pemerintah harus yang menjadi sorotan. NasDem, PKB dan Hanura.

"Ketika orang diangkat menjadi menteri, dia harus siap menjadi sorotan publik, dia harus siap dievaluasi setiap saat. Siap untuk mendapatkan rapor merah,"

"Akibat penolakan RUU HIP ini juga memanaskan situasi PDIP vs PG," kata senior Golkar itu.

Hal tersebut yang menyebabkan peraturannya sudah jelas diinterpretasi secara berbeda-beda. Atau yang dalam teori ekonomi disebut dengan micro regulation atau regulasi mikro.

Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres melejit di tengah pandemi Covid-19. Dalam survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar sebesar 11,8 persen pada bulan Mei 2020, berada di nomor dua setelah Prabowo Subianto.

Dia yang masuk dalam panitia kerja RUU Cipta Kerja ini juga melihat aspek penting klaster UMKM akan memiliki dampak yang positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Hal ini karena mayoritas sektor ekonomi Indonesia memang ditopang oleh sektor UMKM.

Satu persatu pegiat hukum, LSM hingga tokoh nasional mempermasalahkan teror tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai, pernyataan Din Syamsudin terkait pemakzulan merupakan masukan yang penting. Dosen Pemikiran Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu bicara tiga syarat memakzulkan kepala negara merujuk pendapat pemikir politik Islam, Al Mawardi.

Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, tidak ada ancaman pada peserta maupun panitia diskusi di UGM soal pemecatan Presiden. Dia justru melihat ancaman tersebut sebagai trik pemasaran yang dibuat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan panduan umum soal perkantoran yang akan kembali beroperasi di tengah pandemi Covid-19. Hal ini adalah persiapan untuk kehidupan new normal.

Menurutnya tidak masalah selama kader partai masih memilih orang tersebut sebagai ketum. Sehingga demokrasi tetap berjalan.

"Jadi pernyataan KPK benar dan normatif adanya. Kata orang bijak, tindakan lebih nyaring terdengar, action speaks louder," ucap dia.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio Ada satu pesan yang ingin diberikan dalam kritik kader PDI Perjuangan pada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan penerbitan Perpres 64/2020 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kali ini, pengritik kebijakan Jokowi tak hanya datang dari pihak 'seberang' Istana. Namun, datang dari koalisi.

Dia menyayangkan, dalam kondisi krisis sekarang, kiblat negara justru 'survival of the weakest' bukan survival of the fittest'.

"Jaring pengaman sosial (social safety net) sudah turun anggarannya. Pemda harus menyalurkan bantuan secara efektif dan tepat waktu," imbuhnya.

"Pasal ini mendorong pengambil kebijakan untuk berani dan tidak ragu-ragu, tapi memang rawan penyimpangan. Bagi yang punya 'aji mumpung', pasal ini jadi pusaka yang ampuh," ujar Hendrawan.

"Seperti kita tahu, dalam Pasal 28 Perppu, ada lebih dari 11 UU yang sejumlah pasalnya dinyatakan tidak berlaku,"

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mendukung Instruksi Presiden terkait realokasi anggaran untuk penanganan virus corona. Menurut Hendrawan, saat situasi genting seperti ini harus memprioritaskan untuk alat kesehatan dan bahan pokok