Hendrawan Supratikno

Dia menilai, sangat sulit jika ingin membuat paket pimpinan MPR lebih dari dua. Jika lebih dari dua jumlah dukungan akan sangat sedikit.

Di tempat yang sama, anggota komisi XI Hendrawa Supratikno yakin calon anggota BPK kali ini akan profesional. Pasalnya, kegiatan di partai juga menuntut profesionalitas tinggi.

PDIP tidak ambil pusing dengan partai koalisi yang sering menyebut jumlah kursi menteri yang diinginkan. Bagi dia, ucapan itu hanya manuver politik.

PDIP Percepat Kongres V pada 8-10 Agustus di Bali. Hendrawan tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan Kongres V dipercepat.

Salah satu nama yang digadang-gadang bakal menjadi Ketua DPR adalah Puan Maharani. Puan menjadi kandidat kuat sebagai Ketua DPR.

Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan belum ada pembahasan di internal partainya. Hendrawan enggan membeberkan mekanisme di internal PDIP untuk menentukan anggota legislatif yang akan dipertimbangkan duduk di kursi Ketua DPR. Menurutnya, ini merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Di mata yang kalah, semua jelek adanya. Di mata yang menang, semua indah rupa," tambah Hendrawan.

"Ini yang oleh orang Jawa diistilahkan 'legan nggolek momongan', bujangan mencari anak asuh/gendongan. Pelaksanaan APBN itu sudah diaudit BPK dan hasil-hasil pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya dinyatakan dalam UU," kata Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno kepada merdeka.com, Senin (8/4).

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung kondisi BUMN. Menurut dia, perusahaan BUMN seperti Garuda, PLN dan Pertamina tengah dirampok. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno merasa heran. Menurut dia, harusnya Prabowo sebagai ketua umum Gerindra mendapat laporan dari fraksinya di DPR.

"Dari laporan yang disampaikan Menkeu kepada DPR, dalam hal ini Komisi XI, sejauh kami nilai, masih terkelola dengan baik," kata Hendrawan.

Selain bancakan, Dahnil melihat ada peluang ketidakseragaman data dimiliki antara sistem di kartu dengan data dimiliki, seperti oleh Badan Pusat Statistik. Karenanya, kuat dugaan Dahnil akan muncul mafia rente bermain dalam program kartu Jokowi ini.

PDIP dinilai partai politik berlabel nasionalis namun mendukung Perda Syariah yang diskriminatif.

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) memiliki program untuk pengangguran melalui kartu 'sakti' khas Jokowi bernama Kartu Pra Kerja. Program ini bakal fokus melatih keterampilan individu dan mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menganggap wajar 86 persen caleg Partai Demokrat di Jawa Timur mendukung capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Sebab, kata dia, banyak pejabat atau warga Jawa Timur yang merasakan pembangunan era Jokowi.

PDIP Pastikan Kartu Prakerja Tak Bebani APBN. Salah satu alasannya yakni sebagai jawaban atas kritikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang kerap menyebut banyaknya pengangguran.

Hendrawan menunggu aduan resmi dari para nasabah J Trust untuk selanjutnya melihat duduk perkara persoalan nasabah. Hal penting agar tidak menimbulkan kerancuan berkepanjangan.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno yakin tiga 'kartu sakti' capres petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengganggu APBN negara.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai konsep program-program era SBY juga banyak diadopsi dari pemerintahan sebelumnya.

PDIP Tegaskan Dana Kampanye Jokowi di Pilgub 2012 Hasil Saweran. Hendrawan juga menilai kubu Prabowo semakin sering membuat tudingan yang tidak benar. Padahal, kata dia memang Prabowo memiliki lahan yang cukup besar.

Kubu petahana tidak banyak melibatkan pakar dan akademisi dari luar 'lingkaran'. Semua menteri terkait dengan tema debat, memberi pasokan materi.