Hendrawan Supratikno

"Ya mudah-mudahan dampak insentif yang diberikan lebih besar dari biaya insentifnya. Semua harus terukur di tengah kesulitan APBN dan harapan meningkatkan kualitas belanja," ujar Hendrawan melalui pesan singkat, Rabu (26/2).

"Tidak ada masalah wong kita sering kritik Pak SBY," ujar Hendrawan saat dihubungi, Rabu (8/1).

Untuk menuntaskan persoalan Jiwasraya, dia menjelaskan empat yang harus dilakukan manajemen, yaitu pertama memberikan informasi yang detail kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara ini.

Burhan menegaskan bahwa dia diangkat jadi Jaksa Agung tidak ada hubungannya dengan kakak kandungnya yang juga kader PDI Perjuangan TB Hasanuddin.

Upaya lobi sudah beberapa kali dilakukan. SBY bahkan sampai datang ke Istana menemui Presiden Jokowi. Kehadiran itu belum berdampak besar. AHY sebagai putra mahkota tetap mendapat penolakan.

Supratman berharap Presiden Jokowi segera menandatangani UU KPK. Supaya dapat segera berlaku. Meski, sebetulnya akan otomatis berlaku pada 17 Oktober atau 30 hari setelah pengesahan.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk UU KPK Hasil revisi.

PDIP menegaskan menolak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Partai penguasa lebih ingin jalan judical review ke Mahkamah Konstitusi dan legislative review ke DPR RI daripada Perppu.

Sebuah video memperlihatkan saat Megawati Soekarnoputri 'melengos' melewati Surya Paloh. Begini tanggapan Surya Paloh

Renggangnya hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh masih menjadi sorotan publik. Ditambah, viralnya video Megawati tampak cuek, melewati momen bersalaman dengan Ketum NasDem, Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Dandhy dan Ananda Badudu Ditangkap, Istana Akan Komunikasi dengan Kapolri. Keduanya sudah dibebaskan. Dandhy sebagai tersangka dan Ananda hanya sebatas saksi. Keduanya diperiksa dalam dua kasus berbeda.

Sedangkan, sekarang 5 pimpinan KPK dan 5 Dewan Pengawas, sama-sama bisa saling mengawasi jalannya kinerja.

Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mempersilakan semua pihak mengkaji sekaligus membandingkan sistem kerja antara UU KPK sebelum direvisi dengan yang sudah revisi. Hendrawan menilai UU KPK baru bakal memperkuat lembaga antirasuah dalam memberantas praktik korupsi.

Namun, dia belum bisa memastikan apakah konsultasi itu dalam bentuk fit and proper test atau hanya sekadar meminta pendapat dari komisi terkait. Yang jelas, Hendrawan menegaskan, lebih baik publik menunggu hingga PP dikeluarkan.

Menantu Jokowi, Bobby Nasution digadang-gadang ikut Pilwalkot Medan. Sedangkan putra Jokowi Gibran disebut-sebut cocok ikut Pilkada Surakarta. Keduanya belum memastikan ikut namun mengaku terima kasih atas dukungan yang diberikan.

Lima partai pengusung presiden Joko Widodo menjadi pengusul revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lima partai itu adalah PDIP, Golkar, PPP, PKB dan NasDem.

Anggota Baleg Sebut NasDem Minta Revisi UU MD3 Dilakukan Tahun Depan. Hendrawan menegaskan, hanya ada satu pasal saja yang direvisi terkait penambahan pimpinan MPR. Dia menilai memang perlu tidak ada salahnya untuk UU MD3 direvisi.

Namun usulan penambahan pimpinan MPR menuai pro kontra dikalangan partai politik. Ada yang setuju karena dapat mewakili seluruh partai politik yang lolos ke Senayan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya selalu mendidik kadernya yang ingin menjadi kepala daerah. Kata dia, PDIP selalu mengedepankan kadernya untuk menjadi kepala daerah dibanding harus membajak kader partai lain.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya selalu memberikan pendidikan pada kader yang ingin menjadi kepala daerah. Menurut Hasto, PDIP selalu mengedepankan kadernya yang dididik untuk menjadi kepala daerah serta bukannya membajak kader partai lain.