Foto:
"Logikanya, Presiden mendukung semua capres potensial. Kata-kata mendukung jangan terlalu dibebani makna keberpihakan atau pilihan kontestasional," ucap anggota DPR ini.
Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, penentuan kategori batas penghasilan merupakan hasil kesepakatan. Ukuran tersebut bermuatan kepentingan.
Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, memang sudah seharusnya kepala daerah, termasuk Ganjar, mengambil langkah konsisten untuk mengatasi ancaman rob. Khususnya di daerah pantai utara Pulau Jawa. Daerah Pantura selalu ada ancaman banjir rob, abrasi dan penurunan tanah akibat faktor alam.
Menurutnya wajar bila sudah ada parpol yang membentuk koalisi sejak dini. Dia memahami parpol yang tidak bisa mengusung capres sudah tampil di publik jauh jauh hari.
Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan rasisme. Laporan itu diduga terkait meme yang diunggah Ruhut soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurutnya, agenda pesta demokrasi 2024 memang sangat padat. Biaya yang dikeluarkan juga akan sangat besar.
Dia mengatakan, pembahasan Pj akan dibicarakan di Komisi II DPR. Nantinya, pandangan fraksi-fraksi akan terlihat perlu tidaknya masyarakat dilibatkan dalam penujukkan penjabat.
Meski begitu, peta koalisi pilpres 2024 masih dinamis. Masih terlalu dini juga apakah PDIP bakal berkoalisi dengan PKB.
Saat ini, PDIP fokus utama mendukung pemerintah mengatasi pandemi.
Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menanggapi prediksi wacana poros PDIP-Gerindra melawan poros Golkar-NasDem di Pilpres 2024. Hendrawan mengatakan, pihaknya tidak ingin berspekulasi.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengakui, ketum partai politik lebih leluasa maju Capres dibanding tokoh-tokoh populer seperti dalam survei opini publik. Sebab, ketum partai politik sudah punya modal dengan jumlah kursi di parlemen.
Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan, partainya belum memikirkan soal pencapresan. Saat ini waktunya fokus penanganan pandemi Covid-19.
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai wajar ruang publik diisi baliho atau billboard bergambar tokoh politik. Termasuk, Ketua DPR Puan Maharani yang juga fotonya kerap ditemui di jalan-jalan protokol.
DPP PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi supaya kader tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Instruksi itu tercantum dalam surat perihal penegasan komunikasi politik.
Lembaga survei Suara Milenial Institute merilis survei terbaru tentang elektabilitas partai politik. Disebutkan partai-partai mengalami penurunan elektabilitas karena dinilai publik kurang memberi sumbangsih dalam penanganan pandemi Covid-19.
Soal siapa di balik peristiwa itu, Hendrawan tak ingin menduga. Tim PDIP di Jawa Timur tengah memproses hukum. Pengurus di Jakarta tengah menunggu perkembangan kasus tersebut.
Hendrawan tak masalah sosialisasi Capres dilakukan pada masa pandemi. Pasalnya, acara-acara sosialisasi tokoh biasanya tidak diisi acara tunggal. Namun, sambil sosialisasi protokol kesehatan, disisipkan program partai dan peluang pencalonan tokoh.
Hendrawan memahami bahwa saat ini adalah masa-masa sulit. Dia berharap situasi dan kondisi sekarang tidak membuat negara lemah menangani pandemi.
Dia mengungkapkan, harus ada parameter yang objektif untuk dinilai, sehingga pertimbangan yang diambil tidak subjektif. Sehingga nantinya tugas dan fungsi wakil menteri dapat optimal dalam membantu kinerja menteri.
Hendrawan menuturkan, PDIP memiliki sahabat-sahabat yang tersebar di partai politik yang ada. Komunikasi pun terus terjalin demi kebersamaan dan persatuan.
Advertisement
Advertisement
BERITA TERKAIT
PROFIL LAINNYA