Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rencana Kementerian Perekonomian Atur Skema Upah Pekerja Per Jam

Rencana Kementerian Perekonomian Atur Skema Upah Pekerja Per Jam

UMP

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Maverick tracker for readpage-cover
Rencana Kementerian Perekonomian Atur Skema Upah Pekerja Per Jam

Aktivitas pekerja saat menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengatur upah minimum pekerja dan rencana skema upah per jam dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Rencana Kementerian Perekonomian Atur Skema Upah Pekerja Per Jam

Aktivitas pekerja saat menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengatur upah minimum pekerja dan rencana skema upah per jam dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Rencana Kementerian Perekonomian Atur Skema Upah Pekerja Per Jam

Aktivitas pekerja saat menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengatur upah minimum pekerja dan rencana skema upah per jam dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Rencana Kementerian Perekonomian Atur Skema Upah Pekerja Per Jam

Aktivitas pekerja saat menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengatur upah minimum pekerja dan rencana skema upah per jam dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Rencana Kementerian Perekonomian Atur Skema Upah Pekerja Per Jam

Aktivitas pekerja saat menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengatur upah minimum pekerja dan rencana skema upah per jam dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.