Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Potret Konglomerat Hary Tanoe dengan Jenderal Kopassus Pernah Tugas di BIN

Potret Konglomerat Hary Tanoe dengan Jenderal Kopassus Pernah Tugas di BIN

Hary Tanoesoedibjo

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Maverick tracker for readpage-cover
Potret Konglomerat Hary Tanoe dengan Jenderal Kopassus Pernah Tugas di BIN

Baru-baru ini konglomerat Hary Tanoesoedibjo mengumumkan kabar bahagia. Partai Perindo yang dipimpinnya, kini bergabung bersama Partai Beringin Karya atau Partai Berkarya. Keduanya sepakat untuk bergabung dengan Koalisi Partai Nonparlemen. Koalisi lengkap beranggotakan 7 partai nonparlemen, termasuk Partai Perindo, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Garuda.

Potret Konglomerat Hary Tanoe dengan Jenderal Kopassus Pernah Tugas di BIN

Mayjen TNI (Purn.) Muchdi Purwoprandjono adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus 'Baret Merah' yang kini berstatus sebagai Ketua Umum Partai Berkarya. Menurut informasi, Partai Berkarya masih bersengketa terkait kepengurusan adanya dua kubu, yakni kubu Muchdi Pr dan kubu Tommy Soeharto.

Potret Konglomerat Hary Tanoe dengan Jenderal Kopassus Pernah Tugas di BIN

Muchdi merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1970 dan sekian kali menduduki jabatan strategis antara lain, Panglima Kodam Tanjungpura, di Kalimantan dan menjadi Komandan Jenderal Kopassus Ke-16, serta Agen BIN tahun 2006. Sepak terjangnya cukup getol di sejumlah partai. Muchdi sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, bergabung dengan PPP dan kini memimpin di Partai Berkarya.

Potret Konglomerat Hary Tanoe dengan Jenderal Kopassus Pernah Tugas di BIN

Koalisi nonparlemen ini dinilai bermanfaat untuk kontestasi Capres 2024. Total Koalisi Parpol Nonparlemen mewakili 13,6 juta suara di Pemilu 2019. Partai Perindo di peringkat pertama dengan pencapaian 3,7 juta, dan Partai Berkarya mencapai 2,9 juta suara. "Kami juga sepakat bersama-sama mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar presidential threshold disetujui menjadi Nol %," papar Hary dalam keterangan tertulis, Selasa (5/4).