Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Komisi VIII DPR dan Menteri Agama Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018

Komisi VIII DPR dan Menteri Agama Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018

Kemenag

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Maverick tracker for readpage-cover
Komisi VIII DPR dan Menteri Agama Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR terkait evaluasi laporan penyelenggaraan haji 2018 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11). Meskipun penyelenggaraan haji 2018 telah memenuhi standar dan inovasi yang dilakukan Kemenag, namun ada beberapa hal yang dinilai masih menyulitkan para jemaah. Di antaranya adalah minimnya penyelenggaraan dan biaya tambahan pada manasik di sejumlah daerah, jauhnya pemondokan dari tempat ibadah, hingga kurangnya angkutan dan makanan saat mendekati pelaksanaan haji.

Komisi VIII DPR dan Menteri Agama Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR terkait evaluasi laporan penyelenggaraan haji 2018 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11).

Komisi VIII DPR dan Menteri Agama Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR terkait evaluasi laporan penyelenggaraan haji 2018 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11).

Komisi VIII DPR dan Menteri Agama Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR terkait evaluasi laporan penyelenggaraan haji 2018 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11).

Komisi VIII DPR dan Menteri Agama Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR terkait evaluasi laporan penyelenggaraan haji 2018 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11).