Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Ketua BPK Ungkap Temuan 6.011 Masalah Senilai Rp31,34 Triliun di Paripurna DPR

Ketua BPK Ungkap Temuan 6.011 Masalah Senilai Rp31,34 Triliun di Paripurna DPR

DPR

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Maverick tracker for readpage-cover
Ketua BPK Ungkap Temuan 6.011 Masalah Senilai Rp31,34 Triliun di Paripurna DPR

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/5). IHPS II Tahun 2021 yang diserahkan kepada Ketua DPR ini merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yaitu terdiri dari tiga LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Ketua BPK Ungkap Temuan 6.011 Masalah Senilai Rp31,34 Triliun di Paripurna DPR

Ketua BPK Isma Yatun bersama Ketua DPR Puan Maharani saat menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/5). IHPS II Tahun 2021 yang diserahkan kepada Ketua DPR ini merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yaitu terdiri dari tiga LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Ketua BPK Ungkap Temuan 6.011 Masalah Senilai Rp31,34 Triliun di Paripurna DPR

Dalam momen tersebut Ketua BPK Isma Yatun mengungkap adanya 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun. Dari 6.011 permasalahan yang diungkap BPK meliputi 3.173 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,64 triliun.

Ketua BPK Ungkap Temuan 6.011 Masalah Senilai Rp31,34 Triliun di Paripurna DPR

Kemudian 1.720 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp29,70 triliun dan 1.118 permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Ketua BPK Ungkap Temuan 6.011 Masalah Senilai Rp31,34 Triliun di Paripurna DPR

Sementara, dalam permasalahan 3E, sebanyak 95,9 persen atau 3.043 permasalahan merupakan ketidakefektifan Rp218,56 miliar, 127 permasalahan ketidakhematan Rp1,42 triliun dan tiga permasalahan ketidakefisienan Rp1,59 miliar.