Kuota Haji Indonesia
Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifudin (kiri) bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4). RDP tersebut membahas penambahan jumlah kuota haji tahun 1440 H/ 2019 M.
Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifudin (kiri) bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4). RDP tersebut membahas penambahan jumlah kuota haji tahun 1440 H/ 2019 M.
Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifudin (kiri) bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4). RDP tersebut membahas penambahan jumlah kuota haji tahun 1440 H/ 2019 M.
Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifudin (kiri) bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4). RDP tersebut membahas penambahan jumlah kuota haji tahun 1440 H/ 2019 M.
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Kementerian Kesehatan mengungkapkan, vaksinasi meningitis merupakan hal yang wajib dilakukan calon jemaah haji sebelum beribadah di Tanah Suci.
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Sedikitnya, ada enam pasangan suami istri yang lolos terpilih di Pemilu 2024
Orang ini disebut sebagai orang terkaya sepanjang masa, sepanjang sejarah manusia.
Pelunasan Biaya Haji Ditutup, Kementerian Agama: Kuota Haji Reguler Sudah Full
Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Setelah melalui proses fit and proper test, terpilihlah tujuh calon anggota LPSK.
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Follow