Korupsi E-KTP
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) era Kabinet Indonesia Bersatu II, Gamawan Fauzi tersenyum kepada awak media saat berjalan keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10). Gamawan Fauzi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (e-KTP) secara nasional.
Gamawan Fauzi disambut kerumunan awak media seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10).
Gamawan Fauzi menjawab pertanyaan awak media saat hendak meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10).
Gamawan enggan menanggapi dua anak buahnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi proyek e-KTP.
Gamawan Fauzi menjawab pertanyaan awak media saat hendak meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10).
92 ribu NIK itu terdiri dari 81.119 warga yang telah meninggal dunia dan 11.374 warga yang RT-nya sudah tidak ada.
Pemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.
Sebelum berangkat ke tempat pemungutan suara (TPS), ada sejumlah dokumen yang harus disiapkan dari rumah.
Pemerintah terlah resmi mewajibkan pembelian LPG 3kg pakai KTP.
Pengguna LPG subsidi wajib mendaftar sebelum melakukan transaksi.
Pengguna LPG subsidi wajib mendaftar sebelum melakukan transaksi.
Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengkritik ide Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang digagas Tim Ganjar.
Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Follow