Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK gandeng DPD berantas kasus korupsi di daerah

KPK gandeng DPD berantas kasus korupsi di daerah

KPK

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KPK gandeng DPD berantas kasus korupsi di daerah

Ketua DPD Irman Gusman dan Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki bersama jajaran pimpinan lainnya memberi keterangan pers usai menggelar pertemuan di ruang pimpinan DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/3). Pertemuan tersebut guna menjalin kerjasama antarlembaga negara dalam pemberantasan korupsi di daerah.

KPK gandeng DPD berantas kasus korupsi di daerah

Irman Gusman didampingi Taufiqurrahman Ruki saat memberi keterangan pers usai menggelar pertemuan di ruang pimpinan DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/3).

KPK gandeng DPD berantas kasus korupsi di daerah

Keakraban Irman Gusman dan Taufiqurrahman Ruki saat memberi keterangan pers usai menggelar pertemuan di ruang pimpinan DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/3).

KPK gandeng DPD berantas kasus korupsi di daerah

Irman Gusman didampingi Taufiqurrahman Ruki saat memberi keterangan pers usai menggelar pertemuan di ruang pimpinan DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/3).

KPK gandeng DPD berantas kasus korupsi di daerah

Taufiqurrahman Ruki saat memberi keterangan pers usai menggelar pertemuan di ruang pimpinan DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/3).

KPK gandeng DPD berantas kasus korupsi di daerah

Irman Gusman dan Taufiqurrahman Ruki bersama jajaran pimpinan lainnya bergandeng tangan saat menutup jumpa pers usai menggelar pertemuan di ruang pimpinan DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/3).

KPK gandeng DPD berantas kasus korupsi di daerah

Taufiqurrahman Ruki melambaikan tangan kepada awak media seusai menggelar pertemuan di ruang pimpinan DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/3).

KPK gandeng DPD berantas kasus korupsi di daerah

Taufiqurrahman Ruki didampingi Irman Gusman saat berjalan meninggalkan ruang pimpinan DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/3).

Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK
Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Baca Selengkapnya
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Baca Selengkapnya
Kawal Aspirasi Hingga Pusat, Anggota DPD Muhammad Hidayattollah Angkat Isu Strategis Kalsel
Kawal Aspirasi Hingga Pusat, Anggota DPD Muhammad Hidayattollah Angkat Isu Strategis Kalsel

Dayat.El menyoroti sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah.

Baca Selengkapnya
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya
Majelis Etik Tegaskan Standar Etika Ombudsman RI Harus Setara KPK
Majelis Etik Tegaskan Standar Etika Ombudsman RI Harus Setara KPK

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Ketua KPK soal Pemeriksaan Eks Dirjen PHU Hilman Latief di Kasus Korupsi Kuota Tambahan Haji
Penjelasan Ketua KPK soal Pemeriksaan Eks Dirjen PHU Hilman Latief di Kasus Korupsi Kuota Tambahan Haji

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

Baca Selengkapnya
KPK Tangani 1.880 Kasus Korupsi Selama 22 Tahun, Mayoritas Pelaku Laki-Laki
KPK Tangani 1.880 Kasus Korupsi Selama 22 Tahun, Mayoritas Pelaku Laki-Laki

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko, Sita 3 Jeep Hardtop dan 1 Alphard
KPK Geledah Rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko, Sita 3 Jeep Hardtop dan 1 Alphard

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

Baca Selengkapnya
Noel Eks Wamenaker Protes Soal Tuntutan 5 Tahun Penjara, KPK: Protes Terus
Noel Eks Wamenaker Protes Soal Tuntutan 5 Tahun Penjara, KPK: Protes Terus

KPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

Baca Selengkapnya
KPK Jelaskan Alasan Pasal Noel Eks Wamenaker Bergeser dari Pemerasan ke Suap
KPK Jelaskan Alasan Pasal Noel Eks Wamenaker Bergeser dari Pemerasan ke Suap

KPK menjelaskan alasan penggunaan pasal suap dalam tuntutan terhadap Noel Ebenezer dalam perkara korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan KPK Ungkap Alasan Panggil Muhadjir Effendy di Kasus Korupsi Kuota Haji
Blak-blakan KPK Ungkap Alasan Panggil Muhadjir Effendy di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK mengungkap, alasan utama penyidik memeriksa Muhadjir adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya teknis pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

Baca Selengkapnya
KPK Soroti Pengadaan Proyek Aceh Minim Tender, Mayoritas Penunjukan Langsung
KPK Soroti Pengadaan Proyek Aceh Minim Tender, Mayoritas Penunjukan Langsung

KPK menyoroti pengadaan proyek di Aceh yang sangat minim tender. Dominasi penunjukan langsung memicu perhatian khusus KPK, mengindikasikan 'red flag' potensi kecurangan. Ini menjadi fokus utama KPK.

Baca Selengkapnya