Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendapat kritikan dari Komisi IV DPR saat menghadiri rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Komisi IV DPR menyoroti program pupuk bersubsidi dan kurangnya solar untuk nelayan.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik keras tidak siapnya regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait program pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan tradisional.

Padahal, menurut Sudin, Komisi IV DPR telah mengupayakan agar program yang sebelumnya ditangani Kementerian Pertanian, ditarik ke KKP. "Komisi IV mati-matian membela agar program dari Kementerian Pertanian itu ditarik ke Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Sudin.

Kondisi ini menyebabkan tidak adanya pasokan pupuk bersubsidi di tambak sehingga produksi ikan menurun.

Tak hanya pupuk, Sudin juga mengkritisi kinerja KKP terkait kurangnya solar bersubsidi bagi nelayan kecil di beberapa daerah, khususnya di daerah kepulauan dan sentra-sentra nelayan.

Sudin menjelaskan, kurangnya pasokan solar bersubsidi ini membuat nelayan kecil kesulitan melaut.

Selanjutnya, Ketua Komisi IV DPR itu menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan menggandeng pemerintah daerah untuk membuka kesempatan kepada investor yang ingin membangun stasiun pengisian solar untuk nelayan.