Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK Periksa Menteri Hukum dan HAM Terikat Kasus e-KTP

KPK Periksa Menteri Hukum dan HAM Terikat Kasus e-KTP

Yasonna H Laoly

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Maverick tracker for readpage-cover
KPK Periksa Menteri Hukum dan HAM Terikat Kasus e-KTP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (25/6). Yasonna Laoly akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR nonaktif, Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berbasis NIK Secara Nasional.

KPK Periksa Menteri Hukum dan HAM Terikat Kasus e-KTP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (25/6). Yasonna Laoly akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR nonaktif, Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berbasis NIK Secara Nasional.

KPK Periksa Menteri Hukum dan HAM Terikat Kasus e-KTP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (25/6). Yasonna Laoly akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR nonaktif, Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berbasis NIK Secara Nasional.

KPK Periksa Menteri Hukum dan HAM Terikat Kasus e-KTP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (25/6). Yasonna Laoly akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR nonaktif, Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berbasis NIK Secara Nasional.

KPK Periksa Menteri Hukum dan HAM Terikat Kasus e-KTP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (25/6). Yasonna Laoly akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR nonaktif, Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berbasis NIK Secara Nasional.