Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Ade Sapari menyebut penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang.

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

Hal ini karena ada sejumlah mahasiswa menggelar aksi di Gedung Kemdiktisaintek dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, personel berasal dari Polda, Polres, hingga Polsek jajaran.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, mereka dijemput keluarga masing-masing dan mendapat pendampingan dari LBH Jakarta.

Kabid Humas Polda, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan ratusan orang tersebut dipulangkan semalam dan langsung dijemput oleh keluarga masing-masing.

Para pedagang menuntut dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, guna mempertanyakan kelanjutan nasib mereka pascapenggusuran.

Adapun aksi unjuk rasa yang diinisiasi gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.

Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.