Pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing berjabat tangan dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi sebelum pertemuan mereka di Naypyitaw, Myanmar, pada 2 Desember 2015. Jenderal Min Aung Hlaing menjadi sorotan setelah militer berhasil menggulingkan pemerintahan demokratis Myanmar dan menangkap sejumlah politisi NLD, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.

Jenderal Min Aung Hlaing menjadi sorotan setelah militer berhasil menggulingkan pemerintahan demokratis Myanmar dan menangkap sejumlah politisi NLD, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.

Kudeta militer dilatarbelakangi penolakan hasil pemilu 8 November, di mana Partai NLD yang dipimpin sipil, memenangkan 83 persen kursi yang tersedia di parlemen. Militer, yang mencoba menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Agung, berpendapat hasil pemilu itu curang,

Kekuasaan Myanmar sekarang berada di cengkeraman Min Aung Hlaing. Dia kini memegang segala otoritas yang ada di negara itu.

Min Aung Hlaing bahkan telah menerapkan status darurat nasional selama setahun dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) presiden Myanmar.

Bukan kali ini saja Min Aung Hlaing menjadi sorotan dunia. Pada 2019, Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan tiga pemimpin militer lainnya terkait kasus penindasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.