Foto:
Nama Fahri Hamzah mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir awal 1998. Laki-laki kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tanggal 10 Nopember 1971 ini merupakan pendiri sekaligus ketua umum pertama organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Bersama organisasi KAMMI, Fahri melancarkan gerakan anti-KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Dalam setiap aksinya, KAMMI pimpinan Fahri berbeda dengan aksi unjuk rasa mahasiswa lain yang cenderung sering terlibat bentrok fisik dengan aparat.
Puncaknya KAMMI satu-satunya elemen mahasiswa pendukung B.J. Habibie sebagai penerus tongkat estafet dari Soeharto disaat elemen mahasiswa lain merasa bahwa Habibie sama saja dengan Soeharto. Sebagai intelektual muda, sejak masih berstatus mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Fahri telah banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan. Selain pernah bekerja sebagai salah satu pimpinan di Jurusan Ekonomi Ekstensi UI, Fahri juga pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya.
Setelah era reformasi bergulir pada tahun 1999, Fahri sempat diangkat menjadi Staff Ahli MPR RI pada tahun 2004. Dia kemudian bergabung dengan Partai Keadilan Sosial yang lantas mendorongnya untuk menjadi anggota DPR RI pada tahun 2004 mewakili daerah kelahirannya, Nusa Tenggara Barat. Saat itu, Fahri Hamzah bergabung dengan Fraksi PKS dan bertugas di Komisi VI yang menangani masalah Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi/UKM, dan BUMN.
Perhatiannya yang besar di dunia hukum, membuahkan kepercayaan FPKS menempatkannya sebagai Wakil Ketua Komisi III, yang membidangi Legislasi sejak tahun 2009 lalu. Selain aktif sebagai anggota Dewan, dia juga senang menulis dalam berbagai artikel. Hingga kini telah terbit satu karyanya dengan judul "Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat” yang diterbitkan melalui Yayasan Faham Indonesia (YFI). YFI sendiri merupakan kelanjutan dari Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS) yang didirikan saat hari Sumpah Pemuda, setelah aksi-aksi mahasiswa 1998 mereda.
Pada tahun 2011, Nama Fahri Hamzah kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya mengeluarkan serangkaian penyataan pedas terhadap KPK. Menurut Fahri, KPK lebih baik dibubarkan karena dirinya tidak percaya dengan adanya institusi superbodi dalam demokrasi. Meskipun menerima kecaman dari berbagai aktivis anti korupsi, ini tak pernah membuat Fahri jera. Bahkan beberapa saat kemudian, dia kembali mengeluarkan pernyataan yang senada. Dia menilai bahwa KPK gagal menangani korupsi sistemik.
Tidak hanya berhenti di sini saja Fahri mengeluarkan pernyataan yang kemudian memicu kontroversi. Baru-baru ini ketika Indonesia sedang diramaikan oleh kedatangan feminis lesbi asal Kanada yang sedang mempromosikan bukunya, Irshad Manji, alih-alih meredamkan situasi Fahri justru melemparkan pernyataan yang sempat menimbulkan keresahan. Seperti yang telah diketahui, beberapa kelompok menolak kehadiran Irshad Manji karena dia dinilai telah melakukan pelecehan agama, namun melalui akun sosial media, Fahmi mengatakan bahwa penolakan itu tidak mendasar.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini secara terang-terangan memberi dukungan terhadap Irshad Manji agar diberikan hak bicara dalam berbagai event atas nama demokrasi. Banyak pihak menyayangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Fahri ini. Sebagai imbasnya, kini banyak yang sudah mulai tidak bersimpati padanya.
Riset dan Analisa: Fathimatuz Zahroh
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Ia menyinggung kejadian partai Demokrat saat ini. Menurutnya, kondisi partai berlambang mercy itu cerminan hampir seluruh partai politik di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, menyebutkan, hingga kini dalam pelaksanaan demokrasi masih terasa berjarak dengan pelaku politik maupun masyarakat. Sebab, menurut dia, demokrasi belum dijadikan sebagai tradisi berpikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk menghasilkan produk terbaik, menurutnya parpol harus memiliki pemikiran dan cita-cita besar.
"Tuhan aja menciptakan iblis kok sebagai oposisi, kenapa manusia tidak bisa membuat iblis bagi dirinya, kenapa mesti takut dengan orang yang berbeda pendapat," katanya.
Mantan Wakil Ketua DPR ini mempertanyakan dimana pikiran partai politik sekarang. Dia tidak melihat menara dari pikiran-pikiran besar para elit parpol.
"Jadi menurut saya revisi UU Pemilu itu tidak terlalu penting," kata Fahri
Fahri ingin Risma mengurus kemiskinan dan persoalan sosial lebih luas lagi. Sebab, kemiskinan tidak cuma terjadi di Jakarta.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritik cara pemerintah mengumumkan FPI sebagai Ormas terlarang. Salah satunya, karena tidak ada tanya jawab dalam konferensi pers pengumuman tersebut.
Lazimnya, semua narasumber ILC yang hadir memang diberikan honor oleh tvOne sebagai pembicara. Fahri meminta honor terakhir tersebut diteken langsung oleh Pimred tvOne sekaligus host ILC Karni Ilyas.
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan permohonan Peninjauan Kembali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Fahri Hamzah. MA memutuskan membebaskan PKS membayar ganti rugi Rp30 miliar karena memecat Fahri dari PKS.
Kasus ini bermula saat PKS memecat Fahri Hamzah dari keanggotaan dan kader partai. Namun Fahri menolak dan menggugat ke pengadilan. Fahri menang hingga tingkat kasasi. Tapi akhirnya kandas di tingkat PK.
Insiden Pangdam Jaya memberikan perintah agar mencopot baliho ketua FPI Rizieq Shihab memang sempat menghebohkan berbagai kalangan publik.
Fahri tak ingin bangsa Indonesia lupa dengan sejarah. Sebab, ABRI telah dikoreksi dengan mengeluarkan Polri. Kata Fahri, Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) menyebutkan 75,6 persen responden setuju dengan reshuffle atau pergantian menteri pada Kabinet Indonesia Maju.
Seharusnya Jokowi menggunakan periode kedua masa kepemimpinannya untuk menggalang persatuan bangsa. Apalagi saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.
Sayangnya dalam pandangan dia tidak ada inisiatif dari Menko yang bersangkutan untuk menangani pandemi Covid-19. Bahkan Menteri yang berada di bawah koordinasinya kelabakan menghadapi pandemi.
Dan ketiga, masih kata dia, ada di sektor penasehat. Di mana, dipandangnya penasehat ini adalah sosok Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jarang diajak berkomunikasi.
Petisi itu diminta membebaskan lantaran Siti dianggap bisa membantu mengatasi wabah Covid-19.
Beredar video politikus Fadli Zon dan Fahri Hamzah sedang bermain ayunan. Mengenang masa-masa kecil, keduanya terlihat sangat menikmati momen tersebut.
"Karena rupanya basis-basis bantuan itu juga termasuk diberikan kepada tentara GAM pada waktu itu yang masih sangat curiga dengan perubahan dan reformasi yang terjadi di Indonesia," tambah Fahri Hamzah.
BERITA TERKAIT
PROFIL LAINNYA