Fahri Hamzah

"Jadi mulut ini udah enggak ada pidananya lagi sekarang, mulut ini udah enggak ada pidananya sekarang. Mulut sudah aman di Republik ini, kok mulut jadi repot kita ini," ucap Fahri.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menggagas pembentukan tim investigasi kematian petugas KPPS pada Pemilu 2019, yang jumlahnya sudah lebih dari 400 orang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan persidangan kasus kebohongan dengan terdakwa Ratna Sarumpaet membuang energi. Menurut Fahri, kebohongan Ratna itu telah ditelannya sendiri dengan sebuah pengakuan gamblang kepada khalayak.

Fahri yang telah mengetahui semua insiden tersebut adalah rekaan mengaku menghargai keberanian sikap rekan sesama aktivisnya tersebut. Karenanya, Fahri menilai persidangan berlangsung hanya buang tenaga.

Fahri berpendapat, usai Ratna Sarumpaet menggelar konferensi pers meminta maaf dan mengungkap kebohongan yang dilakukan, seharusnya kasus ini tutup buku alias selesai. Fahri heran kasus ini malah berlanjut.

Ratna mengungkapkan, kalau Fahri Hamzah akan membelanya di persidangan. Bahkan, anggota DPR itu dinilai selalu memberikan pembelaan terhadap mantan anggota pemenangan Prabowo itu di hadapan media.

Selain Fahri, seorang saksi fakta yakni asisten pribadi Ratna juga akan dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai saksi fakta.

Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Dipindahkan ke Pulau Seribu. Fahri lalu mencontohkan Malaysia yang memiliki kantor pemerintahan baru di wilayah Putrajaya. Dia menilai Kepulauan Seribu adalah pilihan yang tepat dijadikan ibu kota baru sebab ada tanah reklamasi yang belum digunakan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bertemu dengan beberapa dokter untuk membahas banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal karena kelelahan di Pemilu 2019.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pemindahan ibu kota tidak bisa di sembarang tempat. Dia menjelaskan konsep ibu kota yang digagas oleh Presiden pertama Soekarno.

Fahri menyesalkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tidak garang dalam mengawasi pemilu 2019. Menurutnya, suara DKPP tak nyaring sejak tidak dipimpin Jimly Asshiddiqie.

"Memang kasih solusi selama debat? Cuma kritik saja saya dengar," tegasnya.

Fahri menilai, apabila ditemukan kejanggalan dalam hasil audit tersebut, maka Prabowo perlu menyerahkannya kepada DPR. Fahri lebih memilih jalan politik untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Beberapa poin yang harus diteliti dalam praktik yang dijalankan oleh pemerintahan yang pertama adalah prinsip pengelolaan utang, termasuk tentang cara mendapatkan utang, fokus saja pada utang, itu yang pertama paling penting," jelas Fahri kepada merdeka.com, Minggu (7/4).

"Saya kira wajarlah, harus dipahami oleh konstituen, oleh teman-teman yang kampanye, kalau capres ini kadang-kadang menghilang dan istirahat, ya harus dimengerti juga. Karena memang ini mereka juga harus jaga diri dong. Kalau nggak, nanti kitanya sibuk pesta, dianya selesai, kan bahaya itu," kata Fahri.

Menurut Fahri, beralihnya pandangan masyarakat terhadap Pemilihan Legislatif disebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu sibuk kepada Pilpres. Sehingga, masyarakat berpikir Pilpres lebih utama ketimbang caleg.

Fahri memandang, banyak konflik kepentingan dan kekonyolan yang mengitari Jokowi. Akhirnya, banyak yang tak sadar dari dampak kebijakan yang dibuat eks Walikota Solo tersebut.

Dia mengatakan kasus yang menimpa Bowo berkaitan dengan politik. Maka dari itu diperlukan kerjasama antara KPK dan Bawaslu.

Jelang Pemilu, Fahri Hamzah Minta Menteri Tak Safari Politik. Dia juga mengimbau para menteri untuk menjaga marwah demokrasi Indonesia. Serta menghargai proses politik yang sedang berlangsung hingga 17 April mendatang.

Menurutnya, kasus pertama yang perlu dijelaskan KPU adalah 17,5 juta data invalid. Sehingga ada pencetakan surat suara secara berlebihan.