Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menggelar rapat konsultasi dengan DPR. Hal itu, ia katakan terkait dengan permintaan Jokowi yang menginginkan pengesahan RUU KUHP ditunda.

"Dalam kajian saya, menyerahkan mandat itu sama dengan mengundurkan diri," kata Fahri.

DPR dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang dianggap tidak terlalu mendesak.

"Pendapat Presiden Jokowi soal KPK sudah cukup jelas. Dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPK yang dinilai sudah baik,"

DPR Sahkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Wakil Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengatakan RUU Sumber Daya Air terdiri dari 16 Bab dan 79 Pasal. UU ini sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR.

Analisa Fahri Hamzah Soal Jokowi Setuju Revisi UU KPK. KPK waktu itu, lanjutnya, seperti merasa bangga karena akhirnya diberi kepecayaan sebagai polisi moral oleh Presiden untuk mengatakan siapa yang berpotensi mencuri, siapa yang tidak dan siapa berpotensi menjadi penjahat atau siapa yang tidak.

Fraksi Partai Demokrat mendukung revisi UU KPK dengan beberapa catatan. Salah satunya pasal-pasal yang direvisi tidak bertujuan melemahkan KPK.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, pembahasan itu sudah berlangsung sejak lama namun sempat tertunda. Sejak dulu, DPR sudah melakukan sosialisasi terhadap wacana revisi UU KPK.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengesahan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR RI hari ini, Selasa (17/9/2019) siang.

DPR tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK pada rapat Paripurna hari ini, Selasa (17/9).

DPR telah mengesahkan revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang dalam sidang paripurna, Selasa (17/9).

DPR dan pemerintah telah menyepakati pembentukan Dewan Pengawas dalam Revisi UU KPK yang akan disahkan hari ini di rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, keberadaan Dewan Pengawas KPK agar kekuatan KPK yang sangat besar bisa seimbang dan dikontrol.

Fahri juga tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang kerap melakukan aksi untuk menolak RUU KPK. Menurutnya, aksi tersebut bagian dari kebebasan berpendapat.

Dari mulai persoalan pemberantasan korupsi hingga kebakaran hutan ramai menjadi perhatian publik.

KPK mengirim surat ke DPR. Isinya, lembaga antirasuah itu minta agar DPR menunda pembahasan revisi UU KPK.

DPR mengesahkan pembentukan Panitia Khusus pemindahan ibu kota dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9). Pembentukan Pansus merupakan respon DPR atas surat Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

DPR Resmi Sahkan Perubahan UU MD3, Kursi Pimpinan MPR Jadi 10. Palu sidang diketuk, secara resmi UU MD3 telah disahkan DPR. Selanjutnya, Mendagri mewakili presiden menyampaikan pandangan terhadap revisi UU MD3.

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akhirnya mengesahkan revisi UU No 1/1974 tentang perkawinan dalam rapat paripurna, Senin (16/9). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Totok Daryanto menyampaikan, revisi UU Perkawinan telah menyepakati usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sangat buruk. Dia menyebut tim penanganan karhutla masih amatiran.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 langsung dilantik oleh presiden dalam waktu dekat dan tidak perlu menunggu masa jabatan komisioner saat ini berakhir pada 21 Desember mendatang.