Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyinggung peran Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Ma'ruf Amin yang lebih banyak diam dalam debat perdana capres cawapres perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) salah karena menyinggung masalah internal partai besutan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Gerindra. Fahri menilai, Jokowi justru memberi ruang bagi Gerindra untuk kampanye dalan konstelasi debat.

Menurutnya dalam debat para pemimpin harus tampil apa adanya. Serta lebih lugas dalam menjawab materi debat.

"Jadi saya kira saya bilang gagal itu karena gagal seperti yang diinginkan orang bahwa dia akan tampil menakutkan. Tapi justru dia tampil sebaliknya, rekonsiliatif," ungkap Fahri.

Sengketa antara Fahri Hamzah dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih terus berlanjut. Paska menerima salinan putusan kemenangannya, Fahri meminta PKS untuk segera membayar denda yang ditetapkan pengadilan, yakni sebesar Rp 30 miliar.

Konflik antara Fahri Hamzah dan elite PKS belum usai. Fahri melalui kuasa hukumnya mendesak agar petinggi PKS melaksanakan putusan pengadilan yang mewajibkan bayar ganti rugi Rp 30 miliar.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi berani bersuara terkait dana desa. Menurut dia, dana desa senilai Rp 73 triliun adalah hak rakyat yang cair di bulan-bulan menjelang Pemilu 2019, karenanya dikhawatirkan bila sampai hal itu sampai disalahartikan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan saat ini pemerintah terlihat terlalu cepat mempersiapkan pemilu untuk mempertahankan kekuasaan. Sehingga pengelolaan kabinet dan pemerintah amburadul.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku khawatir kemampuan panelis debat Pilpres 2019 akan diragukan banyak pihak. Kekhawatirannya tersebut dilandasi dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentukan enam panelis belum lama ini, yang dinilai waktunya terlalu mepet dengan jadwal debat perdana.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pasangan capres dan cawapres akan diberikan daftar pertanyaan sebelum pelaksanaan debat pertama Pilpres 2019. Kedua pasangan capres dan cawapres menerima daftar pertanyaan seminggu sebelum debat.

Prabowo Subianto harus mencari donasi lewat gerakan Galang Perjuangan untuk membiayai kegiatan operasional politik Gerindra dan Pilpres 2019.

Fahri Hamzah mengecam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sigap kalau sudah menyangkut masalah petahana. Dia melihat KPU ingin datang bak pahlawan saat melakukan pemeriksaan ke Tanjung Priok, Jakarta Utara, terkait hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos gambar pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Fahri Nilai Jokowi Bakal Lebih Berat Bawa Isu HAM Dibanding Prabowo. Fahri menilai Jokowi bakal ikut ditagih soal HAM masa lalu. Berbeda dengan 2014 ketika belum berada si pemerintahan pusat.

Fahri Tuding KPU Tak Profesional, Usul Presiden Kembali Dipilih MPR. Menurutnya, debat kandidat harusnya digelar di setiap provinsi agar masyarakat tahu apa gagasan pasangan calon di daerah. Bukannya malah mempersempit ruang gerak karena dinilai tidak bikin gaduh.

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengaku kediamannya di Lampung digeruduk polisi. Dia tak menjelaskan apa maksud kedatangan polisi. Diduga terkait dengan kasus hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos.

Dia menjelaskan, alasan para pendiri PAN meminta Amien Rais mundur, lantaran tokoh reformasi itu tak merawat PAN, sehingga membuat partai pimpinan Zulkifli Hasan itu, terancam tak meraih ambang batas atau threshold.

Lima pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais untuk mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan melalui surat terbuka tertanggal 26 Desember 2018.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais diminta mundur dari kancah politik nasional oleh sejumlah pendiri partai berlambang matahari itu. Namun, permintaan dari Goenawan Mohammad Cs itu dinilai hanya untuk menyerang Capres Prabowo Subianto yang didukung oleh PAN.

Fahri Hamzah mengungkapkan, jika PKS memilih Tri Wisaksana, semua pihak di DKI Jakarta setuju. Namun menurutnya, PKS menyodorkan nama-nama cawagub yang tak diinginkan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Ahli debat yang tepat dari kedua kubu menurutnya para anggota DPR.