Fahri Hamzah

Pesan Fahri ke Pimpinan Baru: KPK harus Bersih dari Kerja Politik. Fahri mengusulkan pimpinan KPK yang sekarang segera demisioner. Selain itu, Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional dan entikan demonstrasi.

Fahri Sebut Wadah Pegawai KPK Harus Dibubarkan karena Bakal Jadi ASN. Ia juga mengingatkan agar WP tidak melakukan segala tindakan semau mereka agar tidak menimbulkan kerepotan.

Fahri heran mengapa kasus Firli baru di permasalahkan KPK saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Kesedihan juga diungkap Fahri Hamzah. Dia mengatakan, Habibie telah mewakafkan dirinya dalam kerja membangun Indonesia, baik saat menjadi menteri maupun Wakil Presiden.

"Sebenarnya itu enggak boleh, otomatis kan harus taat," ujar Fahri.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dipecat dari PKS akan membentuk partai baru. Rencananya, pembentukan partai itu bakal final pada bulan Oktober. Partai tersebut bernama Gelombang Rakyat atau disingkat Gelora.

"Saya usul yang begini enggak usah ributlah, sebab banyak masalah lain, ya kan, anak jalanan, anak yang enggak sekolah, tahu enggak itu sekarang itu angka anak Indonesia atau orang Indonesia yang tidak pernah sekolah, masih ada sekitar 2,7 persen penduduk Indonesia. Itu dulu diadvokasi, ya kan," katanya.

Walau dianggap banyak pihak bakal melemahkan KPK, revisi UU KPK tersebut banyak didukung elite politik di tanah air.

Fahri menjelaskan, salam sistem demokrasi semua lembaga harus memiliki kekuatan yang sama. "Dalam teori sistem demokrasi, semua lembaga harus punya kekuatan yang sama dalam konsep check and balances jadi kalau ada lembaga yang terlalu kuat ya memang harus dilemahkan."

Bantah Fahri, Laode Tegaskan Tak Ada Pimpinan Minta Revisi UU KPK. Laode justru menantang Fahri menunjukkan surat permintaan revisi dari KPK. "Kalau usulan Revisi UU KPK dari internal KPK, Pak Fahri Hamzah tunjukan saja surat permintaan internal KPK tersebut," ujarnya.

Fahri Klaim Jokowi Setuju Revisi UU KPK. Fahri mengatakan, KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan kuat belum ada pengawas. Dia menyebut, ada pelanggaran oleh KPK namun karena banyak dibela, pelanggaran itu terpaksa ditutupi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah luar biasa untuk menangani kerusuhan di Papua. Fahri mengatakan, Jokowi tidak bisa mengeluarkan imbauan datar seperti yang disampaikannya tadi malam.

Dari kepengurusan PKB, dua nama hilang dari daftar yakni eks eks Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy.

Dia menjelaskan, internet merupakan hak asasi manusia. Yakni hak atas informasi yang seharusnya pemerintah penuhi. Namun, lanjut Fahri, dengan aksi pemblokiran tersebut pemerintah telah bertindak feodal.

Fahri Nilai Naskah Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota Kayak Draf Pengembang. Fahri menilai, kajian pemindahan harusnya membahas bersama DPR. Membuat kajian bersama sejarahwan dan ahli.

"Banyak yang aneh di kemauan pemerintah itu termasuk yang paling aneh itu soal anggaran. Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta, itu mustahil itu. Itu yang saya bilang," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan sidang mengatakan pihaknya sudah menerima surat Presiden Joko Widodo soal kajian pemindahan ibu kota.

Ketua DPR Bambang Soesatyo angkat bicara wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang. Ia menyatakan tidak mau terlibat lagi dengan revisi UU MD3 yang mengatur jumlah kursi pimpinan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Joko Widodo harus memberikan jaminan peristiwa rasial terhadap masyarakat Papua tidak terulang kembali. Dia mengkritisi pernyataan Jokowi yang dinilainya hanya sekadar menenangkan masyarakat. Tetapi tidak mengobati luka perasaan tersinggung masyarakat Papua.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai percuma pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang karena tidak ada fungsinya pimpinan MPR ditambah. Dia pun mempertanyakan maksud dan tujuan penambahan pimpinan. Apakah cuma sekadar simbolik untuk mengakomodasi semua partai.