Fahri Hamzah

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap, Presiden Joko Widodo dan anggota DPR RI merespons gagasan keadilan restoratif Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dia menilai praktik-praktik pembiayaan politik yang mahal selama ini tidak mencerdaskan masyarakat dan hanya menyuburkan prilaku korupsi, sehingga muncul istilah 'Serangan Fajar' dan 'Wani Piro?'.

"Saya ingin mengatakan, kita berterimakasih kepada generasinya Pak Harto. Karena kita punya kritik kepada Orde Baru sebesar apapun, tetapi organisasi negara itu dibikin lengkap dan sempurna pada zaman kepemimpinan generasinya Pak Harto," ungkapnya.

Fahri mengatakan, konsolidasi presidensialisme diperlukan, karena akan meminta pertanggungjawaban presiden.

Fahri menyatakan kampus harus bebas dari pengekangan berekspresi dan berpendapat.

Menurut Ali, analisis diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan apakah keterangan saksi saling terkait dengan alat bukti lain sehingga membentuk fakta hukum untuk dikembangkan lebih lanjut.

Fahri mengatakan, opini yang menyebut alih status pegawai KPK akan mengurangi independensi lembaga antirasuah itu adalah opini yang menyesatkan.

Jawaban Fahri Hamzah ketika disebut cocok gantikan Moeldoko menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Ia menyinggung kejadian partai Demokrat saat ini. Menurutnya, kondisi partai berlambang mercy itu cerminan hampir seluruh partai politik di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, menyebutkan, hingga kini dalam pelaksanaan demokrasi masih terasa berjarak dengan pelaku politik maupun masyarakat. Sebab, menurut dia, demokrasi belum dijadikan sebagai tradisi berpikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menghasilkan produk terbaik, menurutnya parpol harus memiliki pemikiran dan cita-cita besar.

"Tuhan aja menciptakan iblis kok sebagai oposisi, kenapa manusia tidak bisa membuat iblis bagi dirinya, kenapa mesti takut dengan orang yang berbeda pendapat," katanya.

Mantan Wakil Ketua DPR ini mempertanyakan dimana pikiran partai politik sekarang. Dia tidak melihat menara dari pikiran-pikiran besar para elit parpol.

"Jadi menurut saya revisi UU Pemilu itu tidak terlalu penting," kata Fahri

Fahri ingin Risma mengurus kemiskinan dan persoalan sosial lebih luas lagi. Sebab, kemiskinan tidak cuma terjadi di Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritik cara pemerintah mengumumkan FPI sebagai Ormas terlarang. Salah satunya, karena tidak ada tanya jawab dalam konferensi pers pengumuman tersebut.

Lazimnya, semua narasumber ILC yang hadir memang diberikan honor oleh tvOne sebagai pembicara. Fahri meminta honor terakhir tersebut diteken langsung oleh Pimred tvOne sekaligus host ILC Karni Ilyas.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan permohonan Peninjauan Kembali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Fahri Hamzah. MA memutuskan membebaskan PKS membayar ganti rugi Rp30 miliar karena memecat Fahri dari PKS.

Kasus ini bermula saat PKS memecat Fahri Hamzah dari keanggotaan dan kader partai. Namun Fahri menolak dan menggugat ke pengadilan. Fahri menang hingga tingkat kasasi. Tapi akhirnya kandas di tingkat PK.

Insiden Pangdam Jaya memberikan perintah agar mencopot baliho ketua FPI Rizieq Shihab memang sempat menghebohkan berbagai kalangan publik.