Fahri Hamzah

Gibran Rakabuming Raka berniat maju di Pilkada Solo melalui PDI Perjuangan. Langkah Gibran itu dinilai berdampak negatif pada citra ayahnya, Presiden Joko Widodo. Publik akan menilai Jokowi mulai mempersiapkan dinasti politik.

Fahri mengungkapkan, majunya Gibran akan merusak citra Jokowi yang digambarkan bersih dan tidak haus kekuasaan. Dia menilai ada kesan kalau Gibran maju Pilkada, seakan Jokowi tengah membangun dinasti politik.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR periode 2014-2019 berakhir dengan baik. Bahkan DPR juga sudah mengikuti keinginan mahasiswa terkait tuntutan pembatalan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU).

Fahri Tantang Penolak UU KPK Baru Tunjukkan Kajian Akademik. Fahri mengatakan, yang menuntut menolak UU KPK hasil revisi harus menyampaikan bagaimana kajian akademiknya. Kata mantan politikus PKS itu, naskah akademik bisa dipakai untuk berjuang.

Mantan aktivis 98 yang kini menjabat sebagai anggota DPR akhirnya bersuara soal RUU KUHP yang kontroversi. Bagaimana pendapat mantan-mantan aktivis 98 tentang RUU KUHP

Ia mengaku berulang kali mengusulkan agar dibangun alun-alun demokrasi di DPR. Tujuannya agar aksi demonstran bisa terakomodasi dengan maksimal. Usulan ini diharapkan bisa efektif ketimbang menerima utusan aksi demonstrasi ke ruang-ruang yang ada di DPR.

Pernah Jadi Aktivis, Fahri Minta Polisi Batasi Kontak Fisik dengan Demonstran. Fahri yang juga mantan aktivis juga mengingatkan agar polisi sebisa mungkin membatasi sikap-sikap mereka dalam kontak fisik dengan demonstran saat mengamankan kegiatan.

Ribuan mahasiswa menantang aktivis 98 yang kini duduk di DPR untuk bergabung dengan mereka. Siapa saja aktivis 98 yang ditantang mahasiswa?

Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dikabarkan belum bisa meninggalkan Gedung DPR. Dari foto yang diperoleh merdeka.com, Ketua DPR Bambang Soesatyo berada di dalam gedung DPR ditemani politisi PDIP Effendi Simbolon. Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tampak melakukan teleconference.

"Ini hanya soal 1-2 pasal yang oleh mahasiswa disebut soal selangkangan itu kan, soal sederhana. Itu bisa diomongkan kok," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

RUU ini dibahas oleh Komisi IV DPR yang dibahas melalui Panitia Kerja (Panja). Ketua Panja RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Daniel Johan mengatakan pembentukan RUU itu salah satunya untuk mencegah penyebaran penyakit hewan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagai pemimpin rapat menyatakan daftar kehadiran anggota Dewan ditandatangani 288 orang. Berdasarkan catatan itu, rapat dinyatakan kuorum dan dapat dilanjutkan. Adapun kuorum rapat jika daftar kehadiran mencapai 50 persen plus 1. Jumlah anggota Dewan adalah 560 orang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pesantren menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (23/9).

DPR Sahkan UU PPP, RUU Tertunda Bisa Langsung Dibahas Periode Berikutnya. Wakil Ketua Badan Legislasi Totok Daryanto mengatakan, ada tiga hal yang diubah dalam RUU PPP. Pertama, ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan UU oleh DPR, pemerintah atau DPD terhadap Prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan.

Meski sepakat untuk ditunda, lanjut Fahri, semua fraksi sepakat untuk tetap mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PAS, Erma Ranik.

Fahri menjelaskan juga dalam rapat bahwa awalnya DPR akan mengesahkan RUU Pemasyarakatan. Namun, karena ada surat dari Presiden Joko Widodo yang meminta pengesahan itu ditunda.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menggelar rapat konsultasi dengan DPR. Hal itu, ia katakan terkait dengan permintaan Jokowi yang menginginkan pengesahan RUU KUHP ditunda.

"Dalam kajian saya, menyerahkan mandat itu sama dengan mengundurkan diri," kata Fahri.

DPR dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang dianggap tidak terlalu mendesak.

"Pendapat Presiden Jokowi soal KPK sudah cukup jelas. Dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPK yang dinilai sudah baik,"