Eko Hendro Purnomo

Eko tak menyampaikan secara khusus alasannya mengusulkan Zita.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) mengatakan, berkat dukungan dan kerja keras semua pihak, PAN Jakarta mengalami peningkatan suara sangat signifikan.

Menurut Eko, koalisi yang tidak permanen tak juga bisa seenaknya diartikan bahwa PAN akan merapat ke kubu Jokowi. Nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh pimpinan pusat, usai keputusan KPU akan hasil Pilpres 2019 ditetapkan.

Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio berharap pengumuman presiden terpilih pada 22 Mei 2019 nanti dapat jujur dan adil. Jika tidak, maka pada akhirnya rakyat yang akan menentukan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan didampingi Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) yang sedang menjalankan Ibadah umrah, bertemu dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab.

Penyerahan bendera secara simbolis dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke kader dan simpatisan PAN digelar di halaman warga di Jalan Wijaya I Gang Langgar RT 0015 RW 03 Kelurahan Petogongan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Karena popularitas yang telah dimiliki dan namanya sudah dikenal masyarakat luas. Itu menjadi salah satu alasan kenapa partai politik berbondong-bondong mendaftarkan artisnya menjadi calon anggota legislatif (Caleg).

"Kami sangat optimis PAN DKI Jakarta mampu mencapai target kursi yang telah ditetapkan. Kami menargetkan 12 kursi untuk DPRD DKI Jakarta," kata Eko.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilgub DKI putaran II. Dukungan itu merupakan hasil aspirasi dan masukan dari pengurus partai.

Kabareskrim tegaskan kasus Eko Patrio masih lanjut. Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan bantahan Eko tidak serta merta menghentikan pengusutan pihak Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) terkait ucapannya di sejumlah media tersebut.

Polri merasa dirugikan dengan berita Eko Patrio. Eko dikatakan menyebut penangkapan teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu atas kasus Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok'. Polri akan segera menanyakan maksud dan tujuan beberapa situs media online yang memberitakan hal tersebut.

Kapolri puji Eko Patrio, anggap isu soal pengalihan isu selesai. "Hebatnya, ya mas Eko datang dan menyampaikan klarifikasinya," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

DPR soal Eko Patrio: Polisi tidak boleh panggil anggota dewan. Politikus Gerindra ini justru merasa khawatir dengan langkah polisi tersebut. Dia takut perlakuan yang sama bahkan lebih reaktif dilakukan polisi terhadap rakyat. "Itu dewan gimana nanti masyarakat yang biasa. Bisa diciduk, itu enggak baik."

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian membantah keras penangkapan teroris di Bekasi adalah pengalihan isu Ahok. Dia bahkan siap dicopot dari posisi Kapolri jika ada bukti terkait hal itu.

Geramnya Kapolri saat penangkapan teroris dituding pengalihan isu. "Kalau ada data, pelaku mengatakan ada rekayasa, fine, internal kita bila perlu saya pecat. Saya pun akan mengundurkan diri bila saya terlibat merekayasa. Kalau seandainya tidak, tolong pertanggungjawabkan ucapan itu," kata Tito.

Polri tegaskan bukan panggil Eko Patrio tapi mengundang klarifikasi. Pasalnya, lanjut Agus, pihaknya menilai jika memang benar pernyataan itu dilontarkan Eko, maka akan memancing keresahan di tengah masyarakat.

Ini kronologi berita mengarang bebas catut nama Eko Patrio. Di hadapan polisi, Eko menegaskan tidak pernah memberikan pernyataan apapun terkait isu tersebut, apalagi diwawancarai. Dia yakin, wartawan tujuh media online tersebut mengunggah berita dari hasil mengarang bebas.

Usai diperiksa, Eko menegaskan tidak pernah menyatakan bahwa penangkapan teroris dilakukan kepolisian bagian upaya pengalihan isu. Dia juga menyebut pemberitaan itu tidak benar.

MKD sudah terima surat Bareskrim yang mau interview Eko Patrio. Sudding menjelaskan, surat dari Mabes Polri tersebut berisi tentang permintaan agar MKD memberitahukan ke Eko Patrio bahwa akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi apakah benar melontarkan pernyataan penangkapan teroris Bekasi sebagai pengalihan isu Ahok.

Ketentuan Pasal 224 ayat (5) UU MD3 dan Putusan MK No 76/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap Anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Bisa dipanggil tanpa persetujuan presiden jika berkaitan kasus Korupsi, narkoba dan terorisme.