Edhy Prabowo

Edhy Prabowo divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Soesilo menilai vonis lima tahun diberikan kepada kliennya kurang tepat. Sebab menurut dia, pembuktian mengenai uang suap diterima Edhy hingga kini masih sumir.

"Tapi apapun ini, dilakukan oleh seorang menteri yang lakukan kewenangan saat itu. Dan berbeda dengan dalihnya, yang untuk sejahterakan nelayan. Yang malah bersama dengan anak buahnya mengambil untung melalui model sebuah perusahaan secara monopoli dan sebagainya," kata Boyamin.

Meski mengapresiasi, Ipi menyebut KPK belum menyatakan diri menerima putusan tersebut. Menurut Ipi, tim JPU masih menunggu salinan lengkap vonis tersebut sebelum memutuskan menerima atau banding.

Bahkan apabila Edhy Prabowo tidak mampu membayar uang pengganti. Albertus menyebut bahwa yang bersangkutan harus menjalani pidana penjara tambahan selama 2 tahun.

Edhy mengaku dirinya sedih mendengarkan hasil persidangan yang dianggap oleh dirinya tak sesuai dengan apa yang terpapar selama persidangan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Andreau Misanta Pribadi dan Safri sebagai staf khusus Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Keduanya dianggap terbukti secara sah dan menyakinkan turut membantu dalam kasus suap ekspor benur.

Namun demikian, Hakim menerima permohonan Siswadhi sebagai Justice Collaborator (JC), karena yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan semua uang.

Pencabutan hak dipilih tersebut berdasarkan pertimbangan Edhy yang pernah menempati jabatan publik selaku menteri maupun anggota DPR tidak memberikan teladan baik, atas perilaku korupsi yang dilakukannya.

Edhy dinilai terbukti menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster (BBL)/benur. Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL kepada PT DPPP dan para eksportir BBL lainnya.

Menurut Alvin, tuntutan lima tahun penjara sangat tidak sebanding dengan yang diperbuat Edhy Prabowo. Terlebih, kasus ini terbongkar di tengah Pandemi Covid-19 dan diyakininya sangat melukai rasa keadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap majelis hakim menyatakan Edhy Prabowo bersalah dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang disampaikan tim jaksa penuntut umum pada KPK dalam tuntutan.

Dalam perkara ini Edhy Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 2 tahun penjara.

Menurut Kurnia, tuntutan yang ditujukan kepada Edhy serupa dengan tuntutan seorang kepala desa di Kabupaten Rokan Hilir Riau yang terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 399 juta pada akhir 2017 lalu.

Edhy menyatakan dirinya tidak bersalah dan didukung lewat semua bukti yang dihadapkan ke majelis hakim di persidangan.

Jaksa meyakini Edhy Prabowo terbukti menerima 77 ribu dolar AS dan Rp24,625 miliar sehingga totalnya mencapai sekitar Rp25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih benur lobster (BBL) terkait pemberian izin budi daya dan ekspor.

Diketahui, Edhy Prabowo didakwa menerima suap sebesar USD 77 ribu dan Rp 24.625.587.250 oleh tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suap berkaitan dengan pengurusan izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pemerintah resmi melarang ekspor benih bening lobster (BBL). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Edhy saat dicecar jaksa terkait keterangan Amiril Mukminin yang menyebut pembelian tanah di Desa Cibodas, Kutawaringin, Kabupaten Bandung berasal dari rekening komisaris PT ACK, Achmad Bahtiar dan Amri.

"(Saya minta) Seminggu sebelum berangkat ke AS. Tapi pelaksanaannya akhirnya nggak ada, saya nggak paksa, baru beliau (Amiril) terakhir nawari Emerald itu," jelasnya.