Merdeka.com - Para tenaga kesehatan di dunia sangat terdampak Covid dan virus ini diperkirakan telah membunuh antara 80.000 dan 180.000 tenaga kesehatan, menurut WHO. Data kematian ini terjadi antara Januari 2020 dan Mei 2021.

Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan, tenaga kesehatan harus diprioritaskan untuk vaksin. Tedros juga mengkritik ketidakadilan distribusi vaksin.

Sebelumnya, pejabat senior WHO memperingatkan kurangnya vaksinasi bisa membuat pandemi akan tetap ada tahun depan.

Diperkirakan ada 135 juta tenaga kesehatan di seluruh dunia.

“Data dari 119 negara memperkirakan rata-rata dua dari lima tenaga kesehatan secara global divaksinasi penuh,” jelas Dr Tedros, dikutip dari BBC, Jumat (22/10).

“Tapi tentu, rata-rata itu menandai perbedaan besar di seluruh wilayah dan kelompok ekonomi,” ujarnya.

Kurang dari satu dari 10 tenaga kesehatan telah divaksinasi penuh di Afrika, dibandingkan delapan dari 10 tenaga kesehatan yang telah divaksinasi penuh di negara-negara kaya.

Kegagalan untuk menyiapkan cukup vaksin untuk negara-negara yang lebih miskin disoroti sebelumnya oleh pemimpin senior di WHO, Dr Bruce Aylward. Dia mengatakan krisis Covid dengan mudah bisa berlanjut sampai 2022.

Kurang dari 5 persen populasi Afrika telah divaksinasi, dibandingkan 40 persen di benua lainnya.

Mayoritas besar vaksin Covid digunakan di negara kaya atau negara berpendapatan menengah ke atas. Penyaluran vaksin di Afrika hanya 2,6 persen dari dosis yang disalurkan secara global.

Dr Aylward memohon kepada negara-negara kaya yang sedang menunggu vaksin dari perusahaan-perusahaan farmasi untuk memprioritaskan negara-negara miskin.

“Kita benar-benar perlu mempercepatnya (vaksinasi) atau Anda tahu? Pandemi ini akan terus berlangsung setahun lebih lama dari yang seharusnya.”

Kritik Inggris dan Kanada

The People's Vaccine – aliansi amal – merilis angka baru menyebutkan hanya satu dari tujuh dosis vaksin yang dijanjikan perusahaan farmasi dan negara kaya benar-benar sampai ke negara miskin. Aliansi yang terdiri dari Oxfam dan UNAids ini juga mengkritik Kanada dan Inggris karena mengamankan vaksin untuk populasinya melalui Covax, program PBB untuk memastikan distribusi vaksin yang adil.

Angka resmi menunjukkan, awal tahun ini Inggris menerima 539.370 dosis vaksin Pfizer dari Covax sementara Kanada menerima kurang dari 1 juta dosis vaksin AstraZeneca.

Penasihat Kesehatan Global Oxfam, Rohit Malpani, mengakui Kanada dan Inggris secara teknis berhak mendapatkan vaksin melalui Covax setelah membayar ke dalam mekanisme Covax, tetapi dia mengatakan itu tidak dapat diterima secara moral mengingat kedua negara telah memperoleh jutaan dosis melalui perjanjian bilateral mereka sendiri.

Pemerintah Inggris menunjukkan pihaknya merupakan salah satu negara yang telah "memulai" Covax tahun lalu dengan sumbangan sebesar 548 juta poundsterling. Inggris juga telah mengirimkan lebih dari 10 juta vaksin ke negara-negara yang membutuhkan, dan telah menjanjikan total 100 juta dosis.

Pemerintah Kanada menyampaikan saat ini mereka berhenti menggunakan vaksin Covax.

“Segera setelah jelas bahwa pasokan yang kami dapatkan melalui kesepakatan bilateral kami akan cukup untuk penduduk Kanada, kami mengembalikan dosis yang telah kami dapatkan dari Covax kembali ke Covax, sehingga mereka dapat didistribusikan kembali ke negara-negara berkembang,” jelas Menteri Pembangunan Internasional Kanada, Karina Gould.

Covax awalnya bertujuan untuk mendistribusikan 2 miliar dosis vaksin sampai akhir tahun ini, tapi sejauh ini baru mendistribusikan 371 juta dosis.