Wapres Jusuf Kalla nilai demo di Malaysia mirip seperti di Indonesia

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, aksi demonstrasi Bersih 4.0 di Malaysia yang menuntut Perdana Menteri Najib Razak untuk mundur, mirip aksi demonstrasi yang pernah dialami Indonesia.
"Itukan sama dengan reformasi kita zaman dulu. Ya kita tunggu aja. Ya itu masalah dalam negeri mereka," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (31/8).
Mengenai kondisi WNI di Malaysia, JK mengatakan, tidak perlu khawatir terhadap kondisi WNI di Malaysia lantaran para demonstran di Negeri Jiran itu tidak melakukan perusakan.
"(WNI) Tidak apa-apa. Di sana kan damai-damai saja. Apanya dikhawatirkan. Malah bisa jadi tontonan, demonstrasi di sana tidak rusak fisik," ungkap JK.
Sebelumnya, sekitar sepuluh ribu orang Malaysia bersiaga dalam unjuk rasa mendesak penuntasan skandal aliran dana dari badan usaha milik negara (BUMN) 1MDB senilai USD 600 juta (setara Rp 8,4 triliun).
Diberitakan oleh situs BBC, Minggu (30/8), pihak kepolisian menilai unjuk rasa ini merupakan tindakan ilegal. Walaupun begitu, semangat untuk membersihkan Malaysia dari tindak korupsi, tidak surut.
Dikabarkan para pengunjuk rasa tersebut akan melakukan aksinya hingga tengah malam nanti.
Aksi yang ditaksir mencapai 25 ribu partisipan pada Sabtu kemarin oleh pihak kepolisian memang terlihat surut pada malamnya, namun tidak sedikit dari mereka yang memilih bertahan dengan tidur di jalanan dalam kesiapan mereka menjelang hari kedua.
"Diperkirakan pada puncaknya, massa akan mencapai 200 ribu orang," sebut kepolisian.
Aksi menuntut mundur Perdana Menteri Malaysia Najib Razak ini juga dihadiri oleh mantan Perdana Menteri Negeri Jiran Mahathir Mohamad. Aksi kontra Mahathir terhadap kepemimpinan PM Najib memang bukan hal baru, sorotan negatifnya membuat mantan PM Malaysia ini mendesak agar PM Najib segera lengser dari jabatannya.
Kendati demikian, PM Najib kerap bersikap dingin, dengan mengatakan bila aksi Bersih 4.0 ini tidak mendapat hak legal berkampanye.
"Sangat menjelekkan nama baik Malaysia, membuat wajah negeri ini buruk di mata dunia," kata dia, seperti dikutip Kantor Berita Nasional Malaysia, Bernama.
Aksi ini rupanya tak hanya digelar di Malaysia saja. Beberapa negara di Asia, seperti Indonesia juga turut meramaikan aksi gelombang kuning ini. Para warga Negeri Jiran di Indonesia ikut turun ke jalan dan melakukan protes.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil
DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.
Baca Selengkapnya

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
Baca Selengkapnya

Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta
Penamaan wilayah di Jakarta tidak lepas dari fakta sejarah.
Baca Selengkapnya

Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca Selengkapnya

Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak
Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.
Baca Selengkapnya

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Baca Selengkapnya

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya

Ada Sungai Bersih di Jakarta, Viewnya Dikelilingi Gedung Tinggi Bak Luar Negeri
Sungai ini mempercantik tampilan Jakarta di antara gedung-gedung bertingkat
Baca Selengkapnya

Proyek IKN Dikritik, Bahlil Balas Sentil Anies Hanya Cocok jadi Gubernur Jakarta
Bahlil menyindir Anies Baswedan yang dianggap lebih cocok maju sebagai Calon Gubernur dari pada maju di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya

Ada Reuni 212 di Monas, Polisi Rekayasa Lalu Lintas Mulai Sabtu Dini Hari
Ditlantas Polda Metro Jaya bersiap memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Monas untuk mengantisipasi potensi kemacetan saat Reuni 212.
Baca Selengkapnya