Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu belum lama ini memperingatkan China agar tidak melabeli semua warga Muslim dari etnis Uighur sebagai teroris, menyusul perundingan dengan Menteri Luar Negeri China di Jerman, seperti dilaporkan AFP.

"Apakah itu Turk, Uighur Turk, China Han, Buddha, atau Kristen. Tak benar menyebut semua Uighur Turk teroris hanya karena satu atau dua orang teroris berasal dari satu kelompok etnis tertentu. Dan, juga tak benar menargetkan semua Uighur karena keyakinan dan etnisitasnya," jelasnya kepada wartawan, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (20/2).

Uighur, sebuah kelompok etnis yang mayoritas Muslim berbahasa Turki terutama dari wilayah barat laut China Xinjiang, telah menjadi sasaran persekusi agama dan etnis oleh otoritas China dan dalam beberapa tahun terakhir lebih dari 1 juta orang telah ditahan di kamp-kamp penahanan, kata PBB.

Ankara mengecam "kebijakan asimilasi sistematis China terhadap Uighur" dan perlakuannya terhadap orang-orang etnik Muslim Uighur sebagai "sangat memalukan bagi kemanusiaan."

Sejumlah negara mayoritas Muslim khususnya anggota OKI, telah dikritik karena bungkam terhadap penindasan China terhadap warga Uighur. Tahun lalu, China mengirim lebih dari 1 juta orang ke kamp pendidikan ulang di Xinjiang.

China mengklaim tujuannya untuk melawan terorisme. Para tahanan mengisahkan penyiksaan mengerikan yang dialami di dalam kamp, termasuk pemerkosaan dan sterilisasi.

Pada Februari 2019, Arab Saudi mengungkapkan rasa 'hormat' pada Presiden China, Xi Jinping sebelum menandatangani kontrak dagang utama dengan negara tersebut. Mesir yang ingin Beijing membiayai pembangunan infrastrukturnya pernah mengizinkan polisi China datang dan menginterogasi orang Uighur yang diasingkan. Bahkan Pakistan juga bungkam dalam kasus Uighur karena mega proyek Chinese Belt and Road Initiative dimulai di negara tersebut.

"Ada solidaritas yang kurang dibandingkan dengan solidaritas untuk Palestina dan kasus Rohingya," kata Direktur Pemantau HAM untuk China, Sophie Richardson dalam wawancara dengan France 24.

China, lanjutnya, berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara tersebut karena mereka membutuhkan investasi China.