Merdeka.com - Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan kemarin mengumumkan reformasi politik yang penting, termasuk di antaranya mencabut larangan berjilbab dan memperkuat hak-hak warga Kurdi.

Langkah itu datang di saat banyak kritikan menyebut Erdogan mengislamkan negara sekuler itu dan ketika kaum Kurdi mendesak proses perdamaian yang sulit dengan menuntut hak-hak mereka kepada Ankara, seperti dilansir surat kabar the Express Tribune, Selasa (1/10).

Dalam pidatonya, Erdogan mengatakan dengan beberapa pengecualian, perempuan pegawai negeri bisa diperkenankan memakai jilbab dan bagi pria boleh memanjangkan jenggot, yang merupakan tanda kesalehan kaum muslim.

Namun, larangan memakai jilbab masih diberlakukan untuk profesi hakim, jaksa penuntut umum, polisi dan personel militer.

"Pembatasan ini melanggar hak kerja, kebebasan berkeyakinan dan beragama," kata Erdogan.

Dia menjelaskan pemerintah berjanji akan menerapkan hukuman kepada mereka yang mencegah orang menjalankan hak-hak yang melekat pada kewajiban keagamaan.

Pada kesempatan yang sama, Erdogan juga menghapus pembatasan pemakaian bahasa Kurdi dan mengizinkan pemakaian bahasa itu di sekolah swasta serta membolehkan para kandidat pemilihan untuk berkampanye dalam bahasa Kurdi.

Erdogan menyebut reformasi ini sebagai saat bersejarah, suatu langkah penting. Kontroversi soal jilbab sudah berlangsung lama dalam persaingan antara kelompok konservatif keagamaan dari partai berlandaskan Islam, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di kubu Erdogan yang jumlahnya banyak dengan kelompok oposisi yang sekuler.

Belum lama ini parlemen Turki meloloskan peraturan pengekangan penjualan alkohol dan pemasangan iklannya, suatu langkah berat yang diputuskan dalam sejarah negara republik itu.

Bulan ini pengadilan Istanbul menjatuhkan hukuman percobaan sepuluh bulan kepada pemain piano Fazil Say atas komentarnya di media sosial yang mencederai agama.

Profesor Ilter Turan dari Universitas Bilqi di Istanbul mengatakan pencabutan larangan berjilbab sudah diperkirakan.

"Larangan itu perlahan-lahan mencair melalui pemerintahan AKP," ucap Ilter. "Secara lebih luas peraturan ini tidak diterapkan untuk sebagian pegawai pemerintah."

Reformasi terkait pencabutan larangan berjilbab ini dianggap sebagai isyarat Erdogan kepada akar rumputnya menjelang pemilihan umum.